AMBON,MRNews.com,- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengharapkan, dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 171 daerah pada Juni 2018 termasuk Maluku, tidak ada politik uang, tidak ada kampanye yang berujar kebencian, fitnah dan SARA, karena bisa menjadi racun yang merusak sendi-sendi demokrasi.
“Mari kita lawan hal-hal itu. Kita wujudkan Pilkada, serta nanti Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang bermartabat dan beradab,” terang Mendagri usai upacara HUT Pemadam Kebakaran (Damkar) ke- 99 di Lapangan Merdeka Ambon, Kamis (1/3).
Meski berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, namun menurut Mendagri aroma dan suasananya sudah terasa memasuki Pileg dan Pilpres tahun 2019. Karenanya, tingkat partisipasi politik masyarakat, akan menjadi ukuran sukses tidaknya Pilkada berjalan baik, dengan melawan hoax, money politics dan fitnah, ujaran kebencian berujung SARA.
Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meminta seluruh calon pasangan Pilkada, supaya berkampanye dengan tertib, sejuk, menggerakan, mengorganisir masyarakat pemilih.
‘’Kami apresiasi kepolisian yang mampu membongkar indikasi politik uang oknum-oknum penyelenggara negara. Hal diatas jangan sampai dilakukan para pelaku dan pengambil kebijakan, termasuk tim dan calon. Tetapi mari adu konsep, gagasan, ide untuk membangun daerah yang akan dipimpinnya. Jangan kampanye berujar kebencian, kampanye SARA dan kampanye berbau fitnah,” paparnya politisi PDI Perjuangan itu.
Karena ini tahun politik dan dalam tahap konsolidasi demokrasi di Indonesia, maka kata Mendagri, satuan Damkar diinstruksikan ikut terlibat menjaga pesta demokrasi Juni 2018 mendatang. Salah satunya dengan menjaga kantor KPU, Bawaslu/Panwas, dan bila perlu ada mobil Damkar. Para penyelenggara Pemilu harus dijaga marwahnya, kepolisian juga menjaga diback up TNI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda juga bersama-sama.
“Damkar harus ikut bersama kepolisian, TNI, jajaran Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), serta PNS dan lainnya, menjaga pesta demokrasi, memilih kepala daerah amanah, yang mampu memimpin, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mempercepat pembangunan di daerah,” harapnya.
Terhadap itu tambah Tjahjo, ancaman terhadap bangsa yang mulai terasa harus dicermati segenap elemen bangsa termasuk jajaran Damkar. Dimana, sebagai bangsa besar, dengan semangat untuk mempertahankan ideologi Pancasila, merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa ini.
Karenanya, diakui Mendagri perlu diingat bahwa mempertahankan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, bukan hanya tanggungjawab TNI dan kepolisian semata. Melainkan tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa termasuk jajaran Damkar.
‘Kita harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan terhadap perorangan, golongan, kelompok yang terang-terangan atau tertutup ingin merubah ideologi negara kita, Pancasila dan ingin memprok-porandakan Bhineka Tunggal Ika, NKRI serta memfitnah Presiden,” ingatnya.
Terhadap hal itu, Mendagri lantas mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah membongkar jaringan-jaringan, maupun kelompok-kelompok yang ingin membuat onar bangsa ini, menyebarkan berita fitnah.
Karenanya Tjahjo meminta Damkar dan para PNS terbuka terhadap kritik dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak legislatif. Sepedas apapun itu, demi kebaikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
‘’Tapi kita akan lawan, jika ada penghinaan, hujatan baik pada perorangan maupun lembaga institusi yang ada. Kita punya harga diri sebagai manusia, sebagai aparat, kita punya kehormatan. Kita lawan siapapun yang menghina, memitnah dan menghujat,” kunci mantan sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan itu. (MR-05)
Comment