AMBON,MRNews.com,- Anggota Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) gerak cepat tangani terisolirnya warga Desa Abio, Ahiolo, Huku Kecil, Sumith dan Watui di Kecamatan Elpaputih Kabupaten SBB.
Desakan itu karena kondisi infrastruktur jalan rusak dalam kurun waktu lama, tanpa ada perhatian pemerintah. Sehingga berdampak ke terhambatnya kemajuan di berbagai aspek hidup masyarakat, baik ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
“Selama ini katong terus dorong masalah itu ke pemerintah agar segera ditangani. Tapi memang jadi masalah selama ini bukan saja 5 desa yang ada di wilayah pegunungan kecamatan Elpaputih, tapi daerah lain juga masih terisolasi,” tukas Hehanussa.
“Masih ada Neniary Gunung yang hari ini juga memang masih dalam tahap penggusuran dengan adanya DAK dan daerah lain yang banyak di pegunungan dalam masalah yang sama,” tambahnya saat dihubungi via seluler, Minggu (19/2).
Karena itu, kedepan diharapkan, ada perhatian penuh pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten. Pihaknya kata Hehanussa, setiap tahun terus berjuang, menyuarakan terkait masih terisolasinya akses infrastruktur di 5 desa tersebut.
“Bagaimana katong bicara soal Kemerdekaan Indonesia yang sudah hampir mencapai 80 tahun, sama pula dengan usia Provinsi Maluku, tapi 5 kampung itu sampai hari ini secara infrastruktur belum rasakan merdeka,” tegas legislator dapil SBB itu.
Manakala sebagai wakil rakyat yang miliki konstituen di SBB kata Hehanussa, perjuangan masalah infrastruktur agar tertangani, adalah hal wajib dilakukan. Tapi disisi lain, perjuangan itu sia-sia karena tidak adanya dukungan pemerintah.
“Kita butuhkan dukungan pemerintah baik berbagai dokumen dan perhatian serius Pemkab. Pemkab juga harus mempush, dorong kami terus untuk konsisten memperjuangkan. Karena memang kalau penanganan yang terus dilakukan APBD saja tidak mungkin,” jelasnya.
Sebab misalnya hanya sekedar butuhkan 1-2 miliar dari APBD untuk menangani infrastruktur jalan disana, pasti akan menjadi masalah karena tidak akan tuntas. Bahkan bisa dianggap itu penghamburan uang daerah.
Tetapi mesti Pemda terutama Kabupaten untuk melakukan komunikasi prinsip dengan menyertakan berbagai data dan dokumen dari Kabupaten, agar jadi pegangan untuk sama-sama berjuang. Baik itu Kabupaten ke Provinsi memperjuangkan masuk dana alokasi khusus (DAK) maupun lewat dana infrastruktur yang ada di Pemerintah Pusat.
“Yang jadi masalah selama ini kan semua elemen seakan-akan miliki ego sektoral yang memang tidak membuka ruang akses, baik dukungan politik dan lainnya. Harus ada kemampuan pemerintah Kabupaten untuk terus perjuangkan daerah yang masih terisolasi,” sesal politisi partai Gerindra itu.
Bahkan bukan saja 5 daerah pegunungan itu tapi menurutnya, daerah kepulauan dan pesisir juga banyak yang terisolasi di berbagai sektor, namun masih terbantu akan adanya transportasi laut. Berbanding terbalik dengan di pegunungan yang tidak ada alternatif lain.
“Maka seharusnya pembangunan itu fokus daerah prioritas misal di pegunungan, bukan kita terus bangun daerah yang sudah layak dan terjamah. Ini bukan masalah kewenangan saja, tapi kita juga minta Pemkab bersama-sama Pemprov serius tangani mereka yang terisolasi,” tegasnya.
“Bukan cuma di SBB, tapi di Kabupaten SBT dan daerah lain juga sama. Asas keadilan itu tidak terpenuhi dalam menempatkan program-program di daerah terisolasi, itu fokusnya. Kita sangat sedih melihat apa yang dialami saudara kita. Langkah taktis pemerintah penting disini,” kunci Hatta.
Sebagaimana diberitakan, akibat terisolirnya infrastruktur jalan Desa Abio dan desa tetangga lainnya, warga terpaksa jalan kaki puluhan kilometer memikul turun pendeta Jemaat untuk melahirkan dengan tandu seadanya.
Pergantian kepemimpinan di level Provinsi dan Kabupaten, namun kondisi terisolirnya jalan, listrik, kesehatan, pendidikan di daerah pegunungan SBB hingga kini tak kunjung terselesaikan. (MR-02)
Comment