AMBON,MRNews.com,- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dibantu unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya, menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai 21 Oktober 2019 di seluruh wilayah Indonesia dengan menerjunkan 272.886 personel Polri, guna mengamankan Pemilu tahun 2019 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam arahannya yang dibacakan Gubernur Maluku, Said Assagaff saat apel upacara gelar pasukan operasi Mantap Brata 2018, yang digelar jajaran Polda Maluku, di Lapangan Upacara Polda Maluku, Tantui Ambon, Rabu (19/9/18). Apel itu dihadiri Kapolda Maluku dan jajarannya, Pangdam XVI/Pattimura dan jajaran, Kajati Maluku, Wakil Walikota Ambon, Basarnas, Satpol PP serta stakeholders strategis lain.
Dimana operasi ini kata Kapolri, mengedepankan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelejen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas dari tingkat pusat, daerah, dan Polres.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kacamata keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menurut Kapolri, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, diantaranya yang cukup menjadi perhatian Polri yakni pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi terjadinya konflik sosial di kehidupan bermasyarakat.
“Selaku kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya tegaskan Polri berkomitmen terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan aman, lancar, dan damai. Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu 2014 dan Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu 2019,” tegasnya.
Untuk itu Kapolri memberi penekanan terhadap beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan yakni, perkuat soliditas dan sinergisitas TNI- Polri guna mewujudkan Pemilu aman, lancar, dan damai. Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilakukan upaya pencegahan dan penanganan dini, serta mendorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu Independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai peraturan yang berlaku.
“Menjaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu,” jelasnya.
Masih kata Kapolri, gelorakan deklarasi Pemilu damai di tiap-tiap wilayah dengan mengikutsertakan elemen–elemen terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi. “Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainya, guna menjamin stabilitas Kamtibmas tetap kondusif,” tutup Kapolri. (MR-02)











Comment