AMBON,MRNews.com,- Salah satu pemicu inflasi di Provinsi Maluku disebabkan oleh tingginya harga tiket penerbangan domestik. Karena itu pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku meminta agar Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dapat mempertimbangkan agar 63 rute penerbangan domestik di Maluku masuk dalam kebijakan penurunan batas atas-batas bawah tarif angkutan udara.
“Komponen yang tetap bertahan menjadi pemicu inflasi kita adalah harga tiket angkutan udara,” ujar Gubernur Maluku, Murad Ismail saat menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 di Hotel Sahid Jakarta yang turut dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Kamis (25/7/19).
Berdasarkan roadmap pengendalian inflasi Maluku tahun 2016-2019, kata dia telah ditetapkan sasaran inflasi 2018 yakni 4,0 persen, dan untuk tahun 2019-2021 telah ditetapkan sasaran inflasi Maluku tahun 2019. Sasaran inflasi 2018 sebelumnya yakni 3,5 persen.
Perkembangan inflasi Maluku sejak tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan. Namun, diakhir tahun 2018 mengalami tekanan. Capaian inflasi Maluku hingga bulan Juni 2019, kata Murad, tercatat mencapai 4,1 persen. “Capaian inflasi ini lebih tinggi dari sasaran inflasi kita yakni 3,5 persen, dan lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat 3,28 persen. Salah satu penyebabnya kenaikan tarif angkutan udara yang begitu tinggi,” ungkapnya.
Dijelaskannya, rute penerbangan di Maluku sebanyak 63 rute domestik, terdiri dari 14 rute dalam daerah, dan 49 rute luar daerah atau antar provinsi. Dari jumlah tersebut, hanya 20 rute penerbangan antar provinsi yang mengalami penurunan batas atas sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 tahun 2019.
“Dengan mempertimbangkan Maluku sebagai daerah kepulauan, mohon kiranya pertimbangan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar dapat mempertimbangkan 63 rute penerbangan yang ada di Maluku untuk masuk dalam kebijakan penurunan batas atas dan batas akhir tarif angkutan udara,” pinta Gubernur dalam rilis Humas Pemprov kepada media ini, Kamis (25/7/19).
Gubernur menambahkan, Satgas Pangan dari Polda Maluku juga sangat membantu dalam mengendalikan harga, dan turut berperan dalam menurunkan inflasi. “Saya harap Satgas ini bisa dijalankan lagi,” katanya.
Selain itu, lanjut Gubernur, masyarakat juga perlu didorong untuk tidak tergantung pada konsumsi beras, sebab ada banyak makanan pokok khas Maluku seperti sagu dan umbi-umbian yg bisa menjadi makanan utama. “Beras bukan satu-satunya makanan pokok sumber karbohidrat, dan di Maluku kita punya sagu dan umbi-umbian,” tandasnya.
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya saat membuka Rakornas menekankan beberapa poin penting. Dia meminta agar pemerintah melalui instansi terkait dan stakeholder lainnya segera melakukan harmonisasi tentang kebijakan moneter, suku bunga, produksi, infrastruktur, dan kepastian berinvestasi bagi pengusaha. “Inflasi itu ibarat tekanan darah. Kalau terlalu tinggi, bisa pingsan. Kalau terlalu rendah, pun bisa pingsan,” guyon Wapres dengan gayanya yang khas.
Ia mengajak agar para stakeholder terkait dapat menjalin kemitraan yang harmonis. “Jadi inflasi ringan dan dapat dikendalikan itu, intinya lakukan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI dan stakeholder lainnya,” sambung JK. (**)
Comment