AMBON,MRNews.Com.-Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Ambon meringankan putusan banding dua terdakwa ADD, Desa Kelang Asaude,Kecamatan Pulau Maniapa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). masing-masing, Kepala Desa (Kades) Kelang, Daud Tomagola dan Jafar Manitu selalu bendahara Desa Kelang.
Sesuai salinan putusan banding yang diterima Media ini, dua terdakwa hukumannya turun menjadi dua tahun penjara,kemudian dendan untuk terdakwa Daud Tomagola sebesar Rp.50 juta, subsider 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp.22 juta lebih,subsider dua bulan kurungan.
Sementara terdakwa Jafar Manutu membayar denda sebesar Rp.50 juta,subsider tiga bulan kurungan, uang pengganti Rp.64 juta subsider tiga bulan kurungan.
“Putusan PT turun menjadi dua tahun.kedua terdakwa ini khan awalnya di vonis Majelis hakim Tipikor Ambon tiga tahun penjara,” Ujar Humas Pengadilan Negeri Ambon, Herry Setiobudy kepada Wartawan di ruang kerjanya,Senin,(12/11) siang.
Dalam perkara ini,majelis hakim tipikor memvonis dua terdakwa korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Kelang Assaude,Kecamatan Kepulauan Manaipa, Kabupaten SBB dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun.
“Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”Kata Ketua majelis hakim tipikor,Pasti Tarigan didampingi dua hakim anggota,Jefry Sinaga dan Feliks R Wuisan dalam amar putusannya yang dibacakan dalam persidangan, Senin (3/9) lalu.
Kedua terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti secara bervariatif.terdakwa Daud Tomagola membayar uang pengganti sebesar Rp. 22 juta lebih sementara Bendaharanya, Jafar Manitu sebesar Rp. 65 juta.
“Apabila dua terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan kurungan,”Tukas Majelis hakim.
Diketahui putusan majelis hakim,lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari SBB,yang sebelumnya menuntut dua terdakwa dengan penjara selama empat (4) tahun.
Dua terdakwa juga dibebankan membayar uang denda sebesar Rp.50 juta dan uang pengganti sebesar Rp.86 juta, subsider tiga bulan kurungan.Ujar JPU,Djino Talakua dalam amar tuntutan pada sidang Senin (20) lalu.
Diketahui dalam dakwaan, JPU mendakwa kades dan bendahara melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
JPU mengungkapkan, ADD tahap I Desa Kelang Asaude dicairkan melalui kas Pemerintah Daerah (Pemda) Rp 330 juta pada bulan November 2015 lalu.
Berdasarkan perencanaan, BPBD Kelang Assaude, dana tersebut harusnya diperuntukan bagi pembangunan jalan setapak dan pembayaran uang operasional buruh kerja dan perangkat desa, serta pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya, pembangunan jalan setapak sepanjang 100 meter dan pembayaran upah kerja Rp 46.660.000. Sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat dikeluarkan sebanyak Rp 89.715.102.
Selain pembelanjaan bahan dan material tidak transparan, sisa anggaran ADD dipakai untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa.
Sementara untuk ADD tahap II dari total Rp 660 juta digunakan bagi sejumlah pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Rp 136.375.102 dipakai oleh kedua terdakwa. Sisa dana tahap II Rp 400 juta lebih, dikurangi besaran biaya pengeluaran dua kegiatan tersebut, diduga diraup oleh kedua terdakwa. (MR-03).
Comment