AMBON,MR.-Menjelang perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,Polda Maluku menurunkan sebanyak 600 personil ke setiap jajaran Polres-Polres di 11 Kabupaten Kota di Maluku guna mengamankan jalankan pemilihan umum tersebut..
Hal ini disiasati lantas Provinsi Maluku menempati peringkat ke dua (2) daerah rawan konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga daerah rawan geografis ,membuat Polda Maluku harus bekerja keras dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan yang berlangsung di Provinsi Maluku dan beberapa daerah di Maluku.
Untuk itulah, dalam rangka mengamakan proses pelaksanaan pesta demokrasi lima (5) tahunan yang berlangsung itu, Polda Maluku melalui Operasi Mantap Praja Siwalima tahun 2018,mengerahkan sebanyak 600 personil bantu personil Polres jajaran yang ada di Polda Maluku.
“Supaya diketahui personil Polri yang diberi kehormatan untuk melaksanakan tugas di masing-masing Polres yang sudah ditentukan,maka dari itu rekan-rekan harus sehat, baik itu sehat secara pikiran,fisik. Kedua, mengenali tugas yang diamanatkan dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Praja Siwalima tahun 2018. harus menyadari berbagai perkiraan ancaman dalam keadaan biasa dan luar biasa,”tegas Kapolda Maluku Irjen Pol Andap Budi Revinato. dalam amanatnya pada apel pemberangkatan personil dihalaman Polda Maluku,Sabtu (16/6).
Kapolda menjelaskan selain melaksanakan Operasi pengamanan Idul Fitri yang dikenal dengan Operasi Ketupat Siwalima, dan operasi pengamanan Pilkada (Ops Mantap Praja Siwalima), tanggal 4 Juli 2018, Polri juga akan melaksanakan Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pilpres 2019.
Untuk pengamanan Ops Mantap Praja pengamanan Pilpres 2018,tanggal 4 Juli-10 Juli 2018 berlangsungnya proses pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Sehingga dalam membekali pengamanan pada setiap operasi pengamanan,setiap personil operasi pengamanan, akan diberikan arahan oleh pejabat Utama Polda Maluku sebagai Tim Asistensi tentang analisa pengenalan daerah operasi dan konsep operasi, sehingga personil pengamanan tahu seberapa besar ancaman dalam pengamanan Pilkada
“Tanggal 23 Juni 2018,kita berada pada pengamanan kampanye. Tanggal 24 Juni sampai tanggal 26 Juni 2018 merupakan masa tenang, dan pada tanggal 27 Juni 2018 arah pemilih yang sudah ditentukan berdasarkan hasil ferivikasi dari KPUD Maluku memilih pada tanggal 27 Juni. Tanggal 9 Juli merupakan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil suara, dan sesudah itu baru ada penetapan calon tanpa PHP (Perselisihan Hasil Pemilu) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).Berbagai tahapan ada perkiraan ancaman,sebut saja ditengah suasana Lebaran seperti ini ada silatuhrami,ini jangan sampai dimanfaatkan untuk mengelontorkan uang dari salah satu paslon (Money Politik),”ungkap Mantan Kapolda Sulawesi Tenggara itu.
Lebih Lanjut dikatakan,selain antisipasi Money Politic, pada masa tenang nantinya yang perlu diantisipasi adalah berkaitan dengan tindakan intimidasi yang sering dilakukan oleh para preman kepada warga untuk mengintimidasi proses pencoblosan pasangan calon di TPS.
“Saya perintahkan kepada Kerendal Ops Polda Maluku,laksanakan razia secara keseluruahan setiap tindakan intimidasi yang dilakukan oleh para preman dengan mengintimidasi warga di TPS. Sebagai acuan pengamanan Pilkada di Maluku, Polda Maluku diidentifikasikan sebagai rawan Pilkada yang berada pada posisi ke dua (2) setelah Provinsi Papua. Untuk itu sebagai aparat penegak hukum dan aparat keamanan ,sudah seharusnya kita menghafal bagaimana proses pengamanan Pilkada maupun Pilres nantinya,”Tegasnya.
Dirinya mengingatkan, kepada personil pengamanan Ops Mantap Praja Siwalima Polda Maluku, agar saat melakukan pengamanan TPS dan proses pencatatan hasil pemungutan suara tidak diperbolehkan untuk memberikan kepada siapapun yang nantinya akan menyusahkan personil pengamanan TPS.
“demi menjaga pengamanan di TPS dan rekan-rekan mencatat hasil perhitungan suara dilapangan, jangan sekali-kali membagikan hasil pencatatan perhitungan suara tersebut kepada orang lain.Hal ini saya ingatkan kepada rekan-rekan maupun individu masing-masing agar jangan membuat repot diri sendiri dengan masalah yang nantinya berujung pada masalah hukum yang lebih besar,”Katanya.
Dirinya menekankan, ditengah kesiapan menghadapi Pilkada dan Pilpres, Polri juga diperhadapkan dengan masalah ancaman terorisme yang perlu disikapi dan dinatisipasi secara baik oleh Personil Polri yang berada di lapangan.
“Saya tekankan ditengah-tengah perkembangan situasi yang ada,masih saja ada ancaman dari pelaku teror, jangan buat kita takut dan mundur,tetapi menjadikan kita untuk lebih waspada lagi. Ini mengisyratkan kita untuk lebih waspada lagi. Keselamatan anda adalah tanggung jawab saya selaku pimpinan Polda Maluku,akan tetapi anggota juga harus mengetahui situasi yang berada dilapangan, apa yang seharusnya menjadi kewajiban,apa peranan yang harus dipedomani dan dilaksanakan selaku anggota Polri,”Pungkasnya.(MR-07).
Comment