AMBON,MRNews.com,- Misalnya TWK (75), TIU (80), dan TKP (143), total skor 298. TWK 35 soal, TIU 30 soal, TKP 35 soal. Bobot skor untuk TWK dan TIU, jika benar dapat 5 dan salah dapat 0. Untuk TKP rentang skornya 1 s/d 5, jadi jawaban yang paling benar dapat 5 dan yang tidak benar dapat 1. Artinya, TWK minimal benar 15 nomor, TIU minimal benar 16 nomor, dan TKP minimal benar 30 nomor, baru memungkinkan skor > 298.
Baiknya, diturunkan seperti awal saja, jadi naikknya pada daerah dengan melek pengetahuan dan teknologi cukup tinggi. Di bagian timur jangan dulu, coba standar per itemnya dikurangi, totalnya 275 saja. Naikkan TWK, TIU turunkan, TKP dibuat soal yang jangan berbelit kalimatnya karena esensinya adalah mengukur psikologi bukan kemampuan berbahasa. TWK jangan 75 tapi 80 juga boleh, supaya menjawab revolusi mental. TIU di standar kisaran 70 saja, kalau 75 boleh asal perbanyak soal bahasa Indonesia dan logika, jangan terlalu banyak kemampuan analisis matematis yang konteks bahasanya memutar dan seolah dipaksa menyelesaikannya pada waktu > 1 menit. Mengingat 100 soal dikerjakan hanya 90 menit, ini masalah.
Mengapa perlu mempertimbangkan standar tes, menurut saya kualitas pendidikan harus dilihat secara komprehensif, antara tes satu dengan yang lain dalam mengukur objek yang berbeda. Misalnya, hasil tes UKG-kan Maluku di bawah Papua, hasil tes ujian nasional, dan hasil-hasil tes lainnya yang bersifat menilai kemampuan kerja otak. Sebab kita lihat ini sistem, tidak bisa parsial. Jika perlu, TKP dihilangkan, TKP ini sikap yang lebih ideal dinilai langsung saat wawancara, sebab hasil penyelesaian soal kepribadian dengan tekanan waktu tidak objektif.
Soal yang sifatnya psikologi itu tidak boleh dikerjakan seperti situasi peperangan. Coba lihat mereka yang pernah tes kejiwaan, berapa kali pengulangan? Dan mengapa bisa demikian? Apakah mereka benar gangguan jiwa?. Visi besarnya memang mencegah KKN, kita setuju di poin itu. Tapi kalau terlalu menyusahkan secara prosedur, sebaiknya dievaluasi. Mungkin diatur mekanisme pengawasannya, barangkali di standar seperti itu tapi kemudian ditinjau sesuai perengkingan, termasuk yang lewat passing grade 298 meski kurang 1 item harus diakomodir juga bila kuota belum mencapai 3 X formasi.
Tujuannya agar yang mengikuti tes tidak menganggap ini momok menakutkan. Kita ini memang bukan baru berkembang lagi khususnya teknologi, tetapi esensinya adalah mengemban tanggungjawab yang baik, cinta kebangsaan dan berpengetahuan logik yang mumpuni bukan?.
Revolusi mental bisa terwujud secara masif, salah satunya melalui tes CPNS yang ketat, tapi mentalitas revolusioner tak mampu ditakar dengan CAT yang mengintegrasikan kepribadian dalam penilaian.
Akhirnya, besar harapan kita bersama semoga ada peluang terdekat yang bisa digapai setelah melihat rerata hasil tes Nasional yang berada di kisaran 9%. Semoga tangisan Walikota Ambon dan kekecewaan Gubernur Maluku tidak ditanggapi sebatas melodramatik di ruang publik, mari tetap optimis dalam doa. (**)
Comment