AMBON,MRNews.com.- Kisruh pengelolaan Ruko Pasar Mardika terus didalami panitia khusus (Pansus) Pasar Mardika DPRD Provinsi Maluku dengan giat merampungkan data yang valid.
Karena itu Pansus yang diketuai, Richard Rahakbauw kembali mengundang pengusaha yang menempati ruko Pasar Mardika diatas lahan milik pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku untuk sharing mengumpulkan data yang valid bagi kinerja Pansus.
Anggota Pansus, Hatta Hehanussa menegaskan jika pengusaha tidak takut dalam memberikan data kepada Pansus karena Pansus yang dibentuk untuk melindungi pengusaha.
Dari 260 ruko yang ada di Pasar Mardika, ada 140 ruko yang dikelola PT Bumi Perkasa Timur (BPT) melalui perjanjian kerjasama (PKS).
Karena itu, diharapkan semua pengusaha bisa memberikan data agar masalah ini menjadi terang benderang.
“Rapat ini sudah berulang kali dilakukan diharapkan bapak- ibu bisa berikan data yang Pansus perlukan. Tugas Pansus lindungi bapak- ibu sehingga jangan takut kalau ada ancaman. Kalau pihak PT BPT menagih lebih dari 140 ruko, itu sebuah pelanggaran,” tegasnya, Kamis (2/11).
Dirinya juga menegaskan agar seluruh pengusaha di pertokoaan Pasar Mardika agar bersatu sehingga seluruh persoalan yang dihadapi dapat dituntaskan dengan baik.
Anggota Pansus, Johan Lewerissa menyebut, jika akibat dari perbuatan melawan hukum adalah penindakan hukum karena itu seluruh persoalan Pasar Mardika akan dituntaskan Pansus.
Sementara Ketua Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku, Richard Rahakbauw katakan, Pansus akan pelajari dan dalami PKS antara Pemprov Maluku dengan PT Bumi Perkasa Timur dan akan mengeluarkan sebuah rekomendasi sebagai hasil kerja Pansus.
“Dari hasil yang dilakukan Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku maka Pansus akan mengeluarkan sebuah rekomendasi. Karena itu Pansus akan mempelajari lebih mendalam perjanjian kontrak antara Pemprov Maluku dengan PT Bumi Perkasa Timut,” tutup Rahakbauw. (MR-01)
Comment