AMBON,MRNews.com – Event Maluku Expo yang digelar di Makassar Sulawesi Selatan pada 4-6 Februari 2022, menyisakan sejumlah permasalahan pelik di antaranya ketidak jelasan sumber anggaran yang entah di comot dari mana.
Lagi-lagi event yang digelar Pemerintah Provinsi tersebut tak melalui pembahasan di lembaga Legislatif yang salah satunya melekat fungsi anggaran.
Ironisnya, Hal-hal di pemerintah ini banyak yang tidak dibahas namun dikerjakan saja tanpa melalui mekanisme yang seharusnya.
Demikian diungkapkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku, Rovik Afifudin Senin (12/9) Di Kantor DPRD Karang Panjang, Ambon.
Afifudin merasa aneh, pasalnya kegiatan tersebut bisa dilaksanakan di awal tahun sementara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) saja belum ada.
“Sebenarnya yang kita butuhkan hanya penjelasan, logikanya Dipa belum ada kok bisa terselenggara di awal tahun, gaji kita saja belum keluar kok,” Tanya Afifudin.
Ia mengakui, hal tersebut bisa saja dilakukan logikanya jika APBD sudah ditetapkan jadi sistemnya menggeserkan beberapa anggaran.
“Misalnya APBD 2022 sudah selesai di evaluasi dan dibahas oleh DPRD bersama Pemprov, lalu dibawa ke Kemendagri dan kemenkeu untuk di evaluasi hasilnya, kemudian dikembalikan ke DPRD untuk dilihat item yang harus dievaluasi lalu diberikan nomor dan ditetapkan sebagai APBD murni baru kemudian diberikan langkah berikutnya,” Rinci Afifudin.
Dirinya menambahkan, jika Maluku Expo tidak dianggarkan, tapi ini menjadi kebutuhan dan perlu pergeseran anggaran,
ya silahkan saja, namun harus jelas dahulu dari pos anggaran mana.
Untuk itu, sebut Afifudin yang kita butuhkan transparansi, bukan mencari-cari kesalahan, jadi kalau orang berbicara tentang transparansi jangan berpikir sementara mencari-cari kesalahan orang lain.
“Sampai hari ini masih banyak pekerjaan di luar APBD namun tidak tercatat sebagai hutang, ini menyalahi regulasi, Tandas Politisi Muda PPP ini.” (MR-03)
Comment