AMBON,MRNews.com,- Komisi IX DPR-RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Salah satu yang didatangi komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu ialah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Johanes Leimena di Desa Rumahtiga Kota Ambon, Jumat (14/7).
Di rumah sakit milik pemerintah itu, Direktur Utama (Dirut) RSUP dr Leimena drg Saraswati yang didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Maluku Meykal Pontoh dan pimpinan rombongan Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh “dicecar” para anggota diantaranya Saleh Daulay (PAN), Abidin Fikri (PDIP), Wenny Haryanto (Golkar) hingga Irma Chaniago (NasDem).
Saleh menyoroti kondisi rumah sakit yang terlihat bukan seperti milik pusat atau pemerintah, tapi seperti di kampungnya, karena terpantau fasilitas dan sarana prasarana yang cukup prihatin.
“Dari mulai masuk rumah sakit, hingga kita lihat area dan plafon rumah sakit sudah rusak, bocor semua. Padahal baru dua tahun rumah sakit ini berdiri kan. Harusnya level rumah sakit pusat dengan tipe B seperti ini yang jadi rujukan, kondisinya tidak boleh terjadi, karena pasien harus nyaman, jangan-jangan tambah sakit lagi,” cecarnya.
Sementara Abidin Fikri bilang, RSUP dr Leimena yang masuk kategori tipe B, dengan kemampuan dan pengelolaan rumah sakit yang merupakan rujukan masyarakat di Maluku, masih sanggup atau tidak bertahan di tipe B atau berupaya naik level ke tipe A atau bahkan turun ke C jika tidak mampu.
“Mestinya harus memikirkan harus ada terobosan ketika rumah sakit ini berdiri dan dua tahun jadi direktur. Kalau dilihat dari sistem rujukan disini, dengan jumlah penduduk 1,8 juta di Maluku, tapi layanannya sudah sepi diatas jam 2 siang. Karena ketika ada penyakit yang bisa tertangani di rumah sakit tipe c padahal fasilitas kurang memadai tanpa dirujuk ke rumah sakit tipe b, soal juga,” jelasnya.
Sorotan lebih parah malah datang dari Irma Chaniago yang menyinggung soal ada tidaknya biaya pemeliharaan rumah sakit.
“Kalau ada, kenapa ini rumah sakit sudah bocor atau jebol semua. Lalu plafonnya banyak sekali jamur, lumut-lumut. Bahkan di bagian depan teras sudah terlihat,” cecar Irma.
“Ini nggak menunjukkan rumah sakit pusat rujukan. Namanya rumah sakit harus bersih, karena dia menyembuhkan bukan malah sebaliknya. Padahal kalau punya biaya pemeliharaan harusnya tidak seperti ini,” tambah legislator yang dikenal vocal itu.
Sebelum dicecar, Saraswati paparkan lima aspek yang diharapkan jadi atensi Komisi IX DPR-RI yaitu konsolidasi pembiayaan pusat dan daerah untuk pembiayaan layanan masyarakat Maluku menjadi prioritas; tantangan SDM retensi dan fasilitas penempatan tenaga spesialis dan sub spesialis untuk mendukung KJSU-KIA termasuk beasiswa, insentif yang lebih tinggi tenaga kesehatan.
Lalu ketersediaan akses (penerbangan teritori) untuk rujukan dan perjalanan Nakes; infrastruktur yang adekuat khususnya jaringan internet (sisrute, telemedicine, data-data layanan) serta sister city program (antara lain cathlab laparoscopy, cancer treatment, hyperbaric oxygen therapy for certain condition) dukungan regulasi dari Kemenkes. (MR-02)
Comment