AMBON,MRNews.com,- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah 77 tahun lamanya merdeka dari penjajahan. Sama dengan usia Provinsi Maluku.
Selama rentan waktu itu, kepemimpinan terus berganti orang. Indonesia kini ada di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Sementara Maluku dipimpin Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno.
Akan tetapi banyak daerah di tanah Raja-raja ini belum merasakan yang namanya merdeka dari keterisolasian akses jalan, telekomunikasi, perhubungan hingga listrik.
Termasuk masyarakat di bagian pengunungan Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yaitu Abio Ahiolo, Huku Kecil, Sumith, serta Watui.
Mereka sangat terisolir khususnya dari infrastrukur jalan raya. Akses jalan yang rusak dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki.
Kalau pun kendaraan yang bisa dipergunakan hanya kendaraan roda dua dengan resiko harus turun untuk jalan di tempat-tempat tertentu.
Padahal berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum.
Penegasan UU itu sama sekali tidak memberi solusi bagi masyarakat Abio dan empat negeri bertetangga lainnya. Pemerintah Kabupaten, Provinsi bahkan Pusat tak jua melirik “keterbatasan” yang mereka miliki.
Jelas, infrastruktur jalan berpengaruh ke banyak hal. Semua menjadi terhambat dan sangat terisolir bagi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
“Katong masyarakat Abio merasa seng diperhatikan, padahal katong pung hak yang sama seperti desa dan negeri yang lain,” ungkap Tomy, salah satu masyarakat di Abio, Jum’at (17/2).
Akses jalan dari abio sampai ke Tala yang sudah tidak layak lagi dilalui. Kendaraan jenis roda 4 dan 2 sangat kesulitan apabila terjadi hujan, akses jalan sangat sulit dilalui.
Bayangkan untuk sampai ke Abio harus berjalan kaki. Bahkan kalau melakukan perjalanan dengan menumpangi motor ojek atau sewa kendaran motor, harus merogok kocek fantastis, antara Rp. 300.000 hingga 400.000 setiap kali naik maupun turun dari Abio.
Hal itu jelas menjadi kendala utama bagi masyarakat Abio yang mayoritas hanya berpenghasilan sebagai petani.
Apalagi ketika ada masyarakat yang sakit atau melahirkan, menandu dengan pohon bambu dirapikan berikatkan tikar yang dibuat seadanya adalah pilihan yang sulit untuk dihindari.
Yah, beberapa hari lalu, Ibu Mien Palijama/Leunufna, Pendeta (Ketua) Majelis Jemaat GPM Abio yang sementara mengandung, telah tiba waktunya untuk bersalin. Tidak ada Puskesmas di Abio atau empat Negeri tetangga lainnya yang representatif.
Maka sejak malam, masyarakat sudah melakukan persiapan membuat tandu dari belahan pohon bambu dan kayu seadanya berbentuk segi panjang.
Tandu dibalut tikar sebagai tempat istirahat Ibu Pendeta untuk dipikul masyarakat turun dari pegunungan turun ke Puskesmas atau rumah sakit yang memadai di Kabupaten dengan berjalan kaki menyusuri jalan penuh asa.
Walau sesekali berhenti melepas capek karena harus menempuh perjalanan panjang sembari memikul tandu. Beruntung, cuaca mendukung, tak ada hujan turun yang bisa jadi penghalang.
Kendala-kendala di wilayah pegunungan tidak membuat surut anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak walau mereka harus berjalan kaki 46 km, dari Abio sampai ke pesisir untuk melanjutkan studi bahkan untuk membeli sembako bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Itulah fakta yang terungkap dan memberi makna, betapa masyarakat Abio menaruh harap akan kepedulian dan perhatian para pemangku kepentingan tanah Raja-raja, pemerintah dan wakil rakyat.
Adanya perbaikan akses jalan Negeri/Desa Abio, Ahiolo, Huku Kecil, Sumith dan Watui bisa membuat hidup Sakahote, penjaga gunung bergairah lagi, menjadi orang “merdeka” dari “penindasan” dan terisolir.
Akses pendidikan, kesehatan maupun roda ekonomi masyarakat tentu akan semakin baik.
Semuanya bisa terwujud tergantung good will Murad-Orno dan DPRD di tingkat Provinsi, dengan mengurangi kegiatan seremonial tidak penting dan tidak produktif yang “menguras” anggaran daerah, dan lebih turun ke masyarakat.
Demikian pula Penjabat Bupati SBB Andi Chandra Assadudin dan para legislator yang mesti lebih “peka” atas masalah klasik di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu.
“Besar harapan kami masyarakat pegunungan Timur Elpaputih ini agar akses infrastruktur jalan di wilayah kami mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun pusat untuk segera diperbaiki,” demikian Tomy. (TP/IE)
Comment