Tak Ada Deadlock, Gubernur Tidak Bisa Keluarkan Perkada

AMBON,MRNews.com.- DPRD Maluku giat melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menentukan langkah yang tepat jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memenuhi undangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku guna mendapat penjelasan terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dikirim.

Sesuai surat yang dikirin Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kemendagri kepada DPRD Maluku yang ditindaklanjuti dengan konsultasi virtual maka DPRD telah mengundang kembali TAPD untuk rapat bersama Banggar DPRD Maluku yang dijadwalkan 1 Agustus 2023 mendatang.

Langkah ini turut direspon Ketua Fraksi Perindo, Amanat, Berkarya DPRD Maluku, Jance Wenno.

Menurutnya, DPRD Maluku sangat terbuka untuk menerima pemerintah daerah sebab yang terjadi adalah tidak adanya deadlock namun pemerintah daerah yang tidak pernah datang untuk menghadiri rapat sesuai undangan.

“Memang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka kemungkinan untuk kepala daerah bisa mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Namun jika langkah itu yang dipilih Pemda maka DPRD Maluku akan melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk tidak mensahkan Perkada,” tegasnya.

“Sebab Perkada dikeluarkan kalau pembahasan itu deadlock dan tidak dicapai kata sepakat  tapi ini tidak ada pembahasan karena DPRD mengundang tapi tidak dihadiri ” urai Wenno di DPRD, Kamis (27/7).

Tagal itu, diharapkan TAPD bisa menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku yang diagendakan kembali pada 1 Agustus tahun 2023 mendatang.

“Sebab dengan ketidakhadiran TAPD Provinsi Maluku maka rakyat yang dirugikan,” tegas politisi Perindo itu.

Ditambahkannya jika amanat Undang-undang memberikan kepada Pemda untuk mengelola anggaran lebih dari Rp 3 Triliun dan harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga DPRD sebagai representasi dari rakyat Maluku.

“Jadi kalau mereka tidak mau hadiri rapat jangan kesalahan itu ditimpakan kepada DPRD. Kalau itu terjadi maka DPRD akan meminta kepada Mendagri untuk tidak mensahkan Perkada yang diajukan Gubernur terkait LPJ Gubernur tahun anggaran 2022,” jelasnya.

Sebagai Ketua Fraksi Perindo Amanat dan Berkarya dirinya menghimbau Gubernur Maluku untuk menugaskan TAPD  menghadiri rapat dengan Badan Anggaran DPRD Maluku.

“Sesungguhnya tidak ada masalah apa-apa antara DPRD dan pemerintah daerah Maluku. Kalau ada soal-soal personal jangan dibawa seakan-akan ini menjadi urusan Pemerintah dengan DPRD,” tutup Wenno. (MR-01)