(catatan akhir tahun 2023)
Oleh : Rory Dompeipen
AMBON,MRNews.com,- Maluku dalam perjalanan selama setahun ini terlihat kurang mengalami peningkatan bahkan terlihat stagnan di beberapa bidang.
Bidang yang berkaitan langsung dengan masyarakat, bahkan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tidak mengalami perubahan bahkan lebih cenderung semakin sulit.
Hingga memasuki akhir tahun 2023, permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat di Maluku belum teratasi dengan baik sehingga tidak dapat mendorong penurunan angka kemiskinan, bahkan mengalami peningkatan menjadi 16,42 persen pada Maret 2023.
Jumlah penduduk miskin per Maret 2023 sebanyak 301,61 ribu orang atau mengalami peningkatan dari Maret 2022 sebanyak 15,99 ribu (BPS 17-7-2023).
Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bagi penguasa, pemangku kepentingan dan unsur lain yang berpengaruh dalam mengatasi permasalahan di Provinsi Maluku.
Listrik
Listrik yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat di Maluku belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik.
Permasalahan listrik bukan saja ada di desa-desa tapi juga di kota termasuk di Kota Ambon yang merupakan ibukota Provinsi Maluku. Ketersediaan pembangkit listrik yang memadai belum terpenuhi hingga saat ini. Secara khusus masalah listrik yang kami angkat untuk kota/pulau Ambon.
Listrik di Ambon belakangan ini sering padam sehingga menjadi masalah serius bagi masyarakat karena tidak dapat beraktivitas dengan baik bahkan merugikan. Tiga hari menjelang Natal baru listrik tidak padam lagi.
Belakangan ini sebagian besar aktivitas masyarakat berhubungan dengan listrik seperti aktivitas di dapur, komunikasi, transportasi, hiburan dan lain-lain. Lebih parah lagi bagi pelaku usaha karena mereka harus melakukan pengeluaran ekstra untuk pembelian bahan bakar minyak untuk generator listrik. Kadang generator listrik yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan.
Penulis sempat mendengar keluhan langsung dari salah satu manager usaha retail bahwa akibat listrik sering padam, penjualan mereka menurun karena pengunjung tidak bisa lama di toko karena panas, AC tidak berfungsi.
Mereka sesali hal ini karena omset menurun ditengah ramainya masyarakat berburu kebutuhan menjelang Natal dan tahun baru. Penambahan biaya operasional pengusaha dalam membeli BBM pada akhirnya akan jadi beban bagi konsumen dalam hal ini masyarakat Maluku. Kenaikan harga barang menjadi alternatif menutupi biaya penambahan BBM.
Krisis listrik di Ambon belakangan ini muncul pasca selesai beroperasinya pembangkit listrik dari Karpowership yang diletakan di Waai. Pembangkit listrik dari Karpowership diganti dengan pembangkit listrik apung milik PLN.
Pembangkit listrik ini bermasalah sehingga tidak berfungsi, yang pada akhirnya digunakan lagi pembangkit listrik tenaga diesel yang kapasitasnya tidak mencukupi untuk kebutuhan di Pulau Ambon.
Orang Maluku termasuk orang Ambon banyak yang hidupnya masih susah, jangan diberatkan lagi dengan listrik yang sering padam. Dampaknya, bisa berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat, menyulitkan perkembangan UMKM, dan jadi hambatan bagi investor yang akan masuk karena tidak ada kepastian pasokan listrik.
Transportasi
Akhir tahun 2022, penulis juga mengangkat masalah transportasi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan di Maluku di tahun 2023. Hingga akhir 2023 masalah transportasi tidak mengalami perubahan bahkan cenderung lebih mahal sehingga memberatkan masyarakat.
Angkutan darat yang terdiri dari angkutan kota, angkutan kota dalam provinsi dan angkutan berbasis aplikasi (online). Angkutan darat secara umum kondisinya tidak berubah tetap masih dirasakan berat oleh masyarakat.
Transportasi darat yang akan disoroti secara khusus yaitu transportasi berbasis aplikasi yang belakangan cenderung meningkat harga per kilometernya.
Akhir tahun kemarin, penulis mengangkat hal ini dan memberi sedikit apresiasi bagi taksi online dan ojek online yang baru beroperasi di Ambon karena memberikan harga yang wajar bagi pengguna jasa di Ambon.
Transportasi berbasis aplikasi ini sangat membantu masyarakat yang masuk katagori kurang mampu. Harga per kilometer nyaris sama dengan harga taksi online atau ojek online yang ada di pulau Jawa atau Sumatera.
Mungkin karena pengguna jasanya sudah semakin banyak sehingga belakangan ini harganya sudah naik mendekati harga transportasi online yang lebih dulu beroperasi di Ambon. Kondisi ini menjadi beban lagi bagi masyarakat di Maluku khususnya di Ambon.
Transportasi lain yang sangat menyulitkan masyarakat di Maluku yaitu transportasi udara yang harganya sangat tinggi di Indonesia. Sebagai gambaran, tiket pesawat ekonomi Ambon–Jakarta untuk tanggal 3 Januari 2024 berkisar antara 3 – 3,5 juta dengan durasi penerbangan 3.25 – 6,5 jam.
Penerbangan dari Ambon menuju kabupaten-kabupaten di Maluku lebih menyeramkan lagi. Tiket pesawat Ambon – Dobo sekali jalan Rp 2,8 juta dengan durasi penerbangan sekitar 2 jam sedangkan Ambon-Saumlaki dengan durasi penerbangan 1,5 jam seharga Rp 2,5 juta.
Gambaran yang sama juga terjadi untuk tujuan kabupaten lain memiliki harga tiket pesawat yang tinggi. Memang ada beberapa rute di Maluku yang mendapat subsidi sehingga sangat membantu masyarakat dari kalangan bawah tapi mereka juga sulit mendapat tiket karena sering pesawat penuh dan tidak ada layanan pembelian tiket pulang pergi sehingga menimbulkan ketidakpastian.
PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Pattimura Ambon menyampaikan adanya peningkatan penumpang sebesar 15% (2.048 penumpang) dibandingkan menjelang Natal 2022 dan cargo mengalami peningkatan 183%.
Data ini bukan menjadi patokan bahwa yang menggunakan jasa penerbangan adalah murni orang Maluku dari kalangan bawah tapi data ini diisi dengan wisatawan yang berlibur di Maluku
Melihat gambaran transportasi udara di Maluku seolah-olah maskapai yang beroperasi ingin memiskinkan rakyat Maluku. Disisi lain tidak ada langkah yang diambil pemerintah pusat dan daerah dalam menekan harga tiket pesawat yang begitu tinggi. Tingginya harga tiket ini sangat membebani masyarakat di Maluku.
Masalah lain yang terkait transportasi udara yaitu ekspedisi yang memiliki harga yang tinggi. Masalah ini tidak berubah, sama dengan tahun kemarin yang penulis angkat.
Usaha Kecil dan Menengah
Usaha kecil dan menengah (UKM) yang akan disoroti yang ada di kota Ambon. Permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil cukup menyulitkan mereka. Masalahnya rata-rata sama yaitu mahalnya sewa lapak (tempat jualan) di pasar maupun pusat perbelanjaan.
Tingginya biaya sewa akibatkan banyak pedagang kecil menutup usahanya. Kondisi ini bisa dilihat di pusat perbelanjaan di Kota Ambon banyak gulung tikar. Masalah yang sama bukan saja dihadapi pedagang kecil tapi menengah juga. Usaha mereka tutup karena tingginya biaya sewa toko.
Masalah yang menarik perhatian yaitu menyangkut pasar Mardika. Banyak pedagang tidak terakomodir. Beberapa waktu lalu terjadi keributan antara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Maluku dengan pedagang yang tidak terakomodir di Pasar Mardika. Mereka ini sebagian besar pedagang lama.
Masalah ini menunjukkan kebutuhan lapak untuk pedagang kecil di Kota Ambon yang kecil dan padat penduduk belum bisa terakomodir. Para pedagang ini sebagian besar berasal dari keluarga belum sejahtera.
Belum lagi para pedagang yang membawa hasil kebun atau hasil tangkapan ikan yang dijual sendiri di pasar, pasti mereka akan hadapi masalah terkait ketertiban.
Kuliner yang ada di kota Ambon, bahkan di kabupaten lain di Maluku saat ini sebagian besar diisi pedagang dari luar Maluku. Tidak masalah pelaku usaha kuliner dari luar karena mereka turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi perlu menjadi perhatian soal ini adalah kuliner lokal yang saat ini sulit didapatkan khususnya di Ambon.
Contohnya untuk mendapatkan nasi ikan, colo-colo ikan bakar (khas Ambon), singkong rebus, dll di rumah makan sudah sangat sulit. Artinya, pelaku usaha kuliner lokal sulit bersaing dengan pelaku dari luar daerah. Hanya satu jenis usaha kuliner lokal yang bisa bertahan yaitu pedagang nasi kuning begadang (di malam hari).
Perlu ada perhatian dari institusi terkait termasuk Pemda Maluku terhadap pelaku usaha kecil kuliner lokal agar mereka bisa memiliki daya saing. Perlu dilakukan pelatihan khusus buat pelaku usaha kecil dalam membuat kuliner khas Maluku serta managemennya.
Ketersediaan dan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak khususnya yang bersubsidi semakin meningkat pasca kenaikan harga minyak non-subsidi. Antrean kendaraan di SPBU di kota Ambon semakin meningkat sampai menimbulkan kemacetan.
Disamping peningkatan kebutuhan BBM bersubsidi yang meningkat, pelayanan di SPBU agak lambat karena harus gunakan QR Code yang kadang sinyalnya tidak stabil sehingga membutuhkan waktu lama untuk setiap kendaraan dapat mengisi BBM bersubsidi.
Baru-baru ini Polda Maluku telah menangkap beberapa oknum yang nakal dalam membeli BBM bersubsidi dalan jumlah besar sehingga merugikan masyarakat lain yang antre BBM.
Pj. Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena Februari 2023 lalu telah lakukan pertemuan dengan Pertamina untuk melihat masalah ini. Namun kondisi antrean BBM di SPBU di kota Ambon belakangan ini makin parah. Perlu dilakukan langkah konkret dan efektif lagi guna mengurangi antrean BBM yang menimbulkan kemacetan.
Perlu diingat, antrean yang terjadi di tiap SPBU merupakan salah satu gambaran bahwa penduduk di Ambon sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka jangan dipersulit lagi dalam mendapatkan BBM bersubsidi sesuai kemampuan daya beli mereka.
Uraian diatas merupakan sebagian permasalahan yang ada di Maluku dalam tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian para pemangku kepentingan khususnya pemerintah pusat dan daerah.
Perlu langkah-langkah konkret untuk mengeluarkan Provinsi Maluku dari keterpurukan dan kemiskinan. (***)
Comment