AMBON,MRNews.com,- Akibat tak terima tempat usaha dan rumahnya yang berada di sepanjang jalan Jenderal Soedirman, Batu Merah digusur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon beberapa waktu lalu, para pemilik lapak usaha dan masyarakat tersebut akhirnya melakukan protes dengan melakukan aksi demonstrasi ke Balaikota Ambon, Kamis (4/10/18).
Sebelum ke Balaikota, warga yang memakai kain merah di kepala, berkumpul di TKP penggusuran dan long march dengan membentangkan spanduk, pamflet yang berisi tulisan protes keras kepada Pemkot karena dinilai tidak adil. Sayangnya, saat tiba di Balaikota dan berorasi cukup lama, pendemo tidak ditemui satu pejabat Pemkot pun, termasuk Walikota, Wakil Walikota atau Sekkot karena sedang menjalankan tugas ke luar daerah.
Koordinator aksi, Ridwan Walla dalam orasinya mengaku kecewa terhadap pemerintah karena rumah dan tempat usaha digusur atau dibongkar, serta tidak memperhatikan aspirasi mereka, karena tidak ada solusi dimana mereka akan tinggal dan bagaimana usaha yang sudah dibangun lama bisa kembali normal. “Kami minta dan harapkan pemerintah memberi solusi kepada kami yang rumah dan tempat usaha digusur atau dibongkar. Karena kalau seperti ini juga, kami sangat dirugikan. Setidaknya punya rasa lah dan juga jangan tebang pilih. Kami sangat harapkan,” ujarnya.
Selain itu kekecewaan juga kata Ridwan, kepada DPRD Kota Ambon yang tidak bisa menjadi penyambung lidah rakyat untuk memperjuangkan permasalah yang dialami rakyat. Pasalnya, garansi DPRD bahwa Pemkot tidak akan membongkar karena sudah disepakati dalam rapat, hanyalah bualan semata untuk menyenangkan hati masyarakat. Padahal pihaknya sudah mengikuti aturan dan telah ada di tempat tersebut cukup lama.
“Kenapa sampai hal ini terjadi, padahal kesepakatan hari itu, nanti ada koordinasi, dan kita akan mencari solusi untuk kedepan. Kalau memang mau dibongkar harus berapa meter dibongkar kita sesuai perintah, kita tidak melawan. Tapi kenyataannya diam-diam Sekkot buat pembongkaran, dengan mengerahkan Satpol PP yang dikawal TNI/Polri. Selama ini kami tidak ada perlawanan, yang kita sesalkan itu. Kita akan melanjutakan demo ke DPRD karena mereka menjanjikan tidak akan dibongkar, padahal dibongkar,” bebernya.
Artinya, kata dia, DPRD dimata Pemkot tidak ada apa-apa. Karena bila betul-betul wakil rakyat, mengapa waktu penggusuran mereka tidak datang ke TKP untuk menengahi. “Kenapa saat pembongkaran tidak turun ke TKP dan mengklarifikasi. Apalagi, dari semalam sampai saat ini juga saya telepon anggota dewan mereka bilang di Jakarta terus. Lalu kapan bisa menerima aspirasi rakyat. Mereka duduk jadi DPRD karena suara rakyat, rakyat yang pilih kenapa mereka musti ada kepentingan yang lain dari minggu ke minggu tidak pernah ada waktu untuk kita. Itu yang kita sesalkan dari mereka,” kesalnya.
Apalagi, pihaknya, lanjut Walla, kecewa karena Pemkot Ambon menyurati DPRD sudah lima kali, namun mereka diam. “Terus ada dimana, kenapa tidak menanggapi ketika digusur. Tidak ada satupun anggota DPRD apalagi pimpinan DPRD, yang harus mendengarkan suara rakyat. Kalau seperti ini, tidak usah kita pilih mereka. Kita sampaikan ke masyarakat. Karena apa tujuan mereka, untuk menyuarakan rakyat. Nanti kalau ada momen-momen kaya gini, pilih beta-pilih beta, lalu mereka diam dan ke Jakarta. Kapan ada waktu untuk rakyat. DPRD dianggap gagal menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi DPRD berguna apa? untuk tidak menyuarakan aspirasi rakyat,” tutupnya.
Sebelumnya dalam wawancara beberapa waktu lalu, Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru mengaku, bangunan-bangunan itu dibongkar karena tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). Sehingga, dalam kaitan menata Ambon menjadi kota modern, Pemkot memperbaiki. “Bangunan-bangunan yang diluar atau masuk dalam area umum, itu kita tertibkan. Karena itu area publik, nanti mau dialihfungsikan ke apa, baru disesuaikan dengan rencana yang dikombinasi antara Pemkot dan Pemprov,” tandas Latuheru kepada wartawan. (MR-02)
Comment