AMBON,MRNews.com,- Mengantisipasi peredaran berita hoaks maupun kampanye hitam (black campaign) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Polda Maluku mulai mengintensifkan patroli cyber di dunia maya.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. M. Rum Ohoirat katakan, terkait kejahatan di dunia maya saat ini Polda Maluku melalui tim patroli cyber Ditreskrimsus dan Bidhumas telah melakukan patroli di media sosial.
“Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyebaran berita hoaks atau kampanye hitam,” kata Ohoirat dalam kegiatan dialog publik bertajuk “Maluku Bacarita” jelang Pemilu 2024 di Stasiun TVRI Ambon, Jumat (12/5).
Ohoirat katakan Polda, KPU dan Bawaslu Maluku telah melakukan koordinasi terkait kesiapan menjelang Pemilu 2024. Selain kesiapan pengamanan, juga terkait pelayanan salah satu persyaratan bakal calon anggota legislatif (Caleg). Antara lain pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Jadi para Caleg juga harus mengurus surat keterangan bebas dari tindak pidana yang dikeluarkan Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Maluku. Dengan adanya surat keterangan tersebut barulah diterbitkan SKCK ke yang bersangkutan,” jelasnya.
Pengurusan SKCK untuk tingkat provinsi, kata Ohoirat dapat diajukan di Polda Maluku. Sementara untuk kabupaten/kota dapat diurus di Polresta/Polres masing-masing.
“Untuk tingkat Kabupaten dan Kota cukup pengurusannya pada Polres setempat dan untuk Provinsi di Polda namun untuk pendaftaran caleg di tingkat DPD dan DPR RI maka berdasarkan arahan kebijakan Kapolri para caleg ini cukup mengurus SKCK di tingkat Polda saja yang mana untuk mempermudah proses dan tidak perlu harus ke Mabes Polri lagi,” jelasnya.
Juru bicara Polda Maluku itu mengungkapkan, hingga saat ini tercatat SKCK yang diterbitkan buat para caleg sebanyak 3.580 lembar.
“Kami juga ingin mengingatkan kalau pengurusan SKCK ini harus membawa KTP, KK dan Akte kelahiran. Tidak perlu lagi datang ke Polda untuk tingkat kabupaten/kota. Ini untuk menghindari penumpukan pemohon SKCK,” pintanya.
Terkait pengamanan kepolisian saat pemilu berlangsung hingga tahap pencoblosan, Polda Maluku, kata Ohoirat, juga telah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, baik itu di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Apabila ada masalah maka kita bisa sama-sama mencari jalan keluarnya. Dan untuk pengamanan fisik kami juga akan menempatkan pos pengamanan di kantor KPU untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Ohoirat mengajak masyarakat Maluku agar dapat menjadi pemilih yang cerdas.
“Mari kita tunjukan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita orang Maluku adalah orang basudara yang cinta damai,” ajaknya.
Senada, Ketua Bawaslu Maluku, Subair, mengaku setiap tahapan pada pemilu memiliki kerawanan tersendiri. Tugas Bawaslu menyusun indeks kerawanan sebagaimana saat ini telah masuk pada tahapan krusial yang akan menentukan Pemilu berkualitas atau tidak.
“Maka dengan begitu kami akan bekerja fokus dan terarah untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dan kami juga dalam bekerja selalu mengedepankan pencegahan dengan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pemilih dan para caleg,” jelasnya.
Subair juga mengaku pihaknya telah membuka posko pengaduan masyarakat. Harapannya apabila ada masalah saat pemilu masyarakat dapat segera melaporkannya sebelum hasil pemilu para caleg disahkan.
“Pemilu yang aman dan bersih dapat terlaksana apabila semua unsur pelaksana dapat mengikuti semua aturan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku,” pungkasnya.
Selain Polda Maluku dan Bawaslu, dialog tersebut juga hadirkan Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun. (MR-02)
Comment