AMBON,MRNews.com,- Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Maluku, Juhri Samanery menilai, diselenggarakannya diskusi public bertemakan IJTI bersinergi untuk membangun Maluku, melalui literasi dan edukasi media jurnalistik televisi yang professional dengan menciptakan Pilkada damai , karena ada sesuatu masalah termasuk irisan dua kata Hoax dan isu SARA, merupakan dua persoalan yang terjadi secara nasional tak terkecuali Maluku.
Sehingga, IJTI menyediakan media ini untuk memberikan literasi dan edukasi kepada public agar semua bisa berhati-hati bahkan melawan Hoax dan isu SARA. Dimana ada sanksi hukumnya UU ITE pasal 18, dengan ancaman tiga tahun penjara bagi siapapun yang melakukannya.
“Kenapa Pilkada jadi sorotan,? Karena biasanya orang-orang yang menjadikan Pilkada sebagai lahan untuk mereduksi personal, kelompok maupun agama, dengan memakai isu Hoax dan SARA mencapai tujuan politiknya. Ketika sudah terjadi, bayangkan saja Pilkada berkaitan dengan ketatanegaraan kita dan di Pilkada pula semua masyarakat Maluku terlibat. Dan ketika isu Hoax dan SARA menyeruak, dan sebanyak orang terkontaminasi dengan irisan kata itu, masalah akan terjadi,” tandas Samanery kepada awak media usai diskusi public IJTI yang berlangsung di Amaris Hotel, Senin (5/3).
Maka tambah jurnalis SCTV itu, pihaknya melibatkan semua komponen untuk menyatukan visi bersinergi bersama dan menyatakan perlawanan atau memerangi isu Hoax dan SARA di Pilkada. Karena keduanya sangat berbahaya pabila terkontaminasi terlalu jauh ke masyarakat. Apalagi, generasi milenial yang perlu dijaga dan dilindungi, sebagai pewaris nilai-nilai demokrasi dan kehidupan di Maluku.
“Kita harapkan ada sinergitas bersama yang terbangun untuk melawan isu Hoax dan SARA di Pilkada, terutama menjadi tembok atau filter bagi generasi milenial yang gampang termakan. Ini juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas Pilkada Maluku lebih baik, sehingga juga melahirkan pemimpin Maluku juga berkualitas yang anti Hoax dan SARA,” beber akademisi IAIN Ambon itu.
Sementara itu, Dir Binmas Polda Maluku Kombes Pol M. Yamin Sumitra mengaku, upaya kepolisian untuk melawan dan menangkal isu SARA dan Hoax, selain telah membentuk petugas khusus tapi juga membantu patrol cyber pada semua segmen, tak terkecuali pengawasan pada media sosial. Termasuk juga melakukan door to door untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat, serta bekerjasama dengan Kanwil Agama Maluku, tokoh agama, tokoh masyarakat dengan mengupayakan khotbah-khotbah, himbauan positif di Gereja dan Masjid dalam konsep orang basudara.
Sedangkan, Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely menerangkan, guna melawan Hoax dan isu SARA berkembang dalam di masyarakat, pihaknya melakukan berbagai hal. Diantaranya memperkuat jajaran internal Panwaslu, Panwascam hingga PPL untuk turut serta menginformasikan kepada masyarakat opini positif, yang anti Hoax dan SARA. Melakukan dialog interaktif dalam berbagai kesempatan dengan RRI Ambon serta bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), menyebarkan berita positif tentang Pilkada bukan Hoax dan SARA, termasuk larangan ASN, TNI/Polri berpolitik praktis.
“Juga kita kerjasama dengan Prodi Ilmu Pemerintah FISIP Unpatti untuk perkuat kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa yang berbasis pendidikan politik bagi masyarakat yang melibatkan KPU dan Bawaslu dalam bentuk pengawasan dan pencerdasan Pilkada, bukan saja hari ini tapi pada tahun-tahun kedepannya juga,” demikian Ely.
Senada, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun terus menghimbau berbagai elemen memberi pendidikan dan pencerahan politik yang baik kepada masyarakat. Karenanya, bersama Bawaslu dan Polda Maluku terus meningkatkan pengawasan terhadap akun-akun palsu atau yang tidak terdaftar, memainkan isu Hoax dan SARA, selanjutnya ditindak sesuai aturan. Paling penting, mengkampanyekan visi misi, program kandidat Calkada agar diketahui publik bukan sebaliknya. (MR-05)
Comment