AMBON,MR.-Program tol laut yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, untuk menekan melambungnya harga sembilan bahan pokok (sembako) pada daerah-daerah perbatasan di pelosok Indonesia, tidak membuahkan hasil apa-apa. Tol laut bahkan tidak mampu membendung melonjaknya harga sembilan bahan pokok di daerah-daerah perbatasan. Salah satunya di kabupaten kepulauan Aru,Maluku.
“Kami rasakan betul dampak dari tol laut ini. Karena selama ini, harga sembako tetap saja masih melambung tinggi. Padahal dampak tol laut adalah untuk menekan melambungnya harga sembako di daerah-daerah perbatasan. Ya, seperti kepulauan Aru ini.?”ungkap Maria, salah satu pedagang sembako di Dobo Mimbar Rakyat melalui seluler, Kamis (28/6).
Menurut dia, budaya bebas menaikan sembako oleh pengusaha dan pengecer di Aru selalu terjadi setiap tahun. Bahkan yang lebih fatalnya pada hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Nah, sistim monopoli dagang seperti inilah yang mengakibatkan sembako di daerah ini tidak pernah menurun.
“Jadi, pengusaha ini sering berdalih stok barang berkurang. Maknya harga barang naik. Padahal ini cuman akal busuk para pengusaha saja, untuk meraup keuntungan.”bebernya
Memang terbukti ada sistim menopoli dagang. Karena, lanjut dia, usai hari- hari besar keagamaan harga sembako yang tadinya dinaikan menurun. Namun hanya mines sedikit dari harga sebelumnya. Alhasil, masyarakat kecil yang rasakan dampaknya. Jadi memang, peran tol laut yang diharapkan dapat menetralisir sembako, tidak terealisasi seperti diharpkan.
“Pengusaha ini memang selalu memainkan harga sembako seenak mereka. Tanpa memikirkan dampaknya. Saya saja yang usaha kecil-kecilan rasakan dampaknya. Apalagi rakyat kecil.? Pasti lebih parah lagi. Kalau kayak gini tol laut tidak usah masuk Aru lagi,”kata maria dengan nada kesal
Nah, kata dia, penyebab melambungnya harga sembako di Aru, karena barang yang dipasok dari pulau Jawa dimonopoli sepenuhnya oleh pengusaha bukan pemerintah daerah. Hal seperti ini semestinya menjadi perhatian serius Bupati dr Johan Gonga. Bupati harus evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten kepulauan Aru. Karena selama ini, tidak ada upaya pencegahan menopoli dagang dari pemda.
“Bupati harus melihat masalah ini. kasihan rakyat kecil menderita dengan ulah para pengusaha yang seenaknya menaikan harga sembako, tanpa ada regulasi penetapan harga sembako dari pemda.”tukasnya
Olehnya itu, dia berharap, pemerintahan Aru dibawa kepemimpinan Bupati dr. Johan Gonga. Secepatnya merespon dampak menopoli dagang tersebut, agar masyarakat kecil tidak merasa terbebani.
“Saya harap pemda Aru melihat hal ini. Pemda harus tentukan mengeluarkan aturan yang mengatur harga sembako agar masyarakat tidak merasa terbebani. Dan untuk tol laut, pemda juga harus mengambil alih. Jangan biarkan pengusaha menopoli. Alhasil, masyarakat Aru menderita dengan harga barang yang tidak stabil.”harap dia (MR-07).
Comment