AMBON,MRNews.com – Menanggapi santer pemberitaan penyertaan modal dari bank DKI untuk Bank Maluku-Maluku Utara (Malut) sebesar Rp 1,5 triliun guna menyeimbangkan kondisi keuangan bank milik daerah tersebut.
Kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (30/8), legislator Maluku Rovik Afifudin angkat bicara.
“Eksistensi bank milik daerah ini bakal tergeser alias terancam, jika ketersediaan modal tidak mencapai tiga triliun rupiah sesuai regulasi Bank Indonesia (BI),” beber Afifudin.
Menurutnya, sejak awal DPRD lewat komisi III telah mengingatkan Bank Maluku dan Maluku Utara terkait ketersediaan modal, namun sayangnya tidak diindahkan.
Pinjaman dana antar bank, jelas Afifudin merupakan bentuk bisnis to bisnis, artinya bukan pinjaman tetapi penyertaan modal.
Sebab Bank Maluku-Malut membutuhkan dana tambahan sebesar 1.5 triliun untuk menyeimbangkan kondisi agar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.
Jika penyertaan modal Bank DKI Jakarta terjadi maka otomatis kepemilikan saham mayoritas akan beralih dari tangan Pemprov Maluku ke Bank DKI Jakarta yang berkonsekuensi terhadap penentuan komposisi Direksi Bank Maluku-Malut.
“Umpamanya jika Bank DKI menyertakan 1.5 triliun pemilik saham mayoritas akan beralih dan konsekuensinya Bank DKI yang akan menentukan manajerial serta direksi Bank Maluku,” paparnya.
Ditegaskan, keputusan untuk meminjam dana dari Bank DKI bukan persoalan mudah, maka kebijakan ini harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham karena menyangkut kepemimpinan Bank yang akan menjadi taruhan.
Sebaiknya, kata dia, Bank Maluku-Malut harus mencari solusi lain jika tidak menginginkan manajerial Bank ditentukan oleh bank lain.
“Sebab Bank DKI dalam menyertakan modal telah memiliki kalkulasi yang matang termasuk deviden yang nanti diperoleh sehingga tidak sembarang dalam menempatkan pemimpin bank Maluku-Malut untuk mengelola investasi,” tukas Afifudin.
Selain itu, SDM bank Maluku juga sudah saatnya untuk mengurangi biaya operasional bank untuk menutupi modal inti yang masih kurang dengan lebih menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan di bank Maluku.
“Bank Maluku harusnya melibatkan lembaga legislatif, sebagai bagian dari eksekutif yang memiliki saham dominan saat ini, sehingga bisa bersama-sama merumuskan solusi yang baik bagi Bank lokal tersebut,” pungkas Legislator Dapil kota Ambon ini. (MR-03)
Comment