AMBON,MRNews.com,- Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Joice Fatlolon, Asisten Setda MTB, sejumlah pimpinan SKPD serta salah satu anggota DPRD MTB tatap muka dengan masyarakat Tanimbar di Kota Ambon, yang berlangsung di Gedung Xaverius, Ambon, Senin (3/9/18) malam.
Dalam pertemuan dimaksud, Bupati menyampaikan kondisi Tanimbar saat ini dan berbagai program yang sementara dilakukan pemerintah daerah (Pemda) MTB. Dilanjutkan dengan dialog, agar Pemda juga mendapat saran dan masukan dari masyarakat Tanimbar yang ada di Kota Ambon guna pengembangan pembangunan di daerah. Momentum itu diapresiasi ribuan warga Tanimbar yang hadir, dibuktikan dengan puluhan saran, masukan dan kritik dari berbagai pihak terhadap paparan Bupati.
“Maksud tatap muka ini wujud dari tanggungjawab saya untuk melaporkan kepada warga masyarakat Tanimbar, bukan saja di MTB, tetapi juga di Kota Ambon, tentang progress pembangunan yang telah kita laksanakan setahun lebih. Kedua, mendengar masukan dan saran dari tokoh-tokoh Tanimbar di Kota Ambon untuk nanti kita jadikan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun-tahun yang akan datang,” ujar Fatlolon kepada awak media.
Melalui momentum ini, kata Fatlolon, Pemda selain paparkan laporan kondisi terkini Tanimbar, mendengar saran-masukan tetapi juga menyampaikan informasi pembangunan, misalnya seperti proses pergantian nama kabupaten dari MTB ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang mana progressnya sudah mencapai 90-an persen. Karena Presiden RI, Joko Widodo telah menyetujui pergantian nama dari kabupaten MTB menjadi KKT, dan instruksikan kementerian terkait untuk menuntaskannya.
“Harapannya, nanti pada bulan Oktober, ketika Pak Presiden datang untuk pembukaan Pesparani Nasional I di Kota Ambon, dimana 1 hari sebelum atau sesudahnya, akan berkunjung ke Saumlaki untuk tiga agenda penting. Pertama adalah, pengresmian perubahan nama Kabupaten, kedua; pengresmian jembatan penghubung Yamdena-Larat, dan ketiga; penyerahan 10 ribu sertifikat tanah kepada warga ekonomi lemah,” harap politisi partai Demokrat itu.
Ditanya kemungkinan melakukan tatap muka yang sama di 9 Kabupaten/Kota lainnya di Maluku, dirinya berharap nantinya direncanakan paling tidak dua tahun sekali. Karena warga Tanimbar di manapun berada, berhak mendapatkan informasi tentang progress pembangunan, karena mereka sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah dan bupati hanya pelaksana/pelayan mandat dari rakyat. Sehingga wajib memberikan laporan, informasi dan progress pembangunan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat Tanimbar.
Saat disinggung bagaimana cara dan langkah menurunkan angka kemiskinan di MTB sebagai daerah termiskin tertinggi di Maluku, Fatlolon mengaku, Pemda berupaya melakukan penanganan semaksimalnya dari 33 variabel angka kemiskinan. Yakni perlunya upaya meningkatkan income per kapita, penanganan air bersih, penanganan listrik, percepatan infrasturktur, penanganan rumah tidak layak huni, penanganan jamban bagi warga, pembukaan akses dan penyiapan SDM. “Itu upaya nyata pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di MTB di tahun-tahun depan,” tutupnya. (MR-02)
Comment