(Catatan Akhir Tahun)
Oleh : Rory Dompeipen
AMBON,MRNews.com,- Provinsi Maluku dengan penduduk 1,7 juta jiwa atau 0,6% dari penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa, selama ini Maluku sering berada pada urutan ke 3 atau 4 Provinsi termiskin di Indonesia.
Padahal disisi lain Maluku memiliki sumberdaya alam yang cukup melimpah dan beberapa komoditinya menjadi andalan Indonesia, salah satunya hasil perikanan namun tidak berpengaruh untuk mengatasi masalah kemiskinan di Maluku.
Maluku yang merupakan Provinsi kepulauan (sampai sekarang secara resmi tidak masuk dalam Provinsi Kepulauan), salah satu alat transportasi andalannya adalah transportasi laut untuk menghubungkan antar pulau.
Era pemerintahan Jokowi telah dibuat program Tol Laut dan Maluku hanya sodetan Tol Laut saja. Kami coba memahami hal ini karena faktor jumlah penduduk yang sedikit dan volume mobilisasi manusia dan barang yang tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan Provinsi lain.
Transportasi saat ini menjadi kebutuhan manusia, semua orang membutuhkan transportasi untuk menjalankan aktifitasnya. Sebagian besar biaya operasional manusia diperuntukan untuk transportasi. Kenaikan harga BBM, pencabutan/pengurangan subsidi BBM tidak bisa membatasi kebutuhan transportasi.
Maluku yang terpuruk dan memiliki penduduk miskin cukup banyak (Provinsi termiskin No 4 di Indonesia) dihadapi dengan tingginya biaya transportasi, mulai dari kenaikan harga BBM hingga kenaikan jasa transportasi.
Rakyat Maluku termasuk pelaku usaha terpukul dengan kondisi ini. Produk dari masyarakat dan pelaku usah tidak dapat bersaing di pasar nasional/internasional karena tingginya biaya transportasi.
Kita perlu menyimak masalah transportasi yang ada di Maluku saat ini yang cukup membebani masyarakat, lebih khusus mereka yang berada dikatagori prasejahtera dan miskin.
- Transportasi Darat
Transportasi di darat berupa mobil angkutan umum dan motor termasuk yang menggunakan aplikasi, biaya jasanya di Maluku termasuk tertinggi di Indonesia. Tarif angkutan umum yang ditetapkan berdasarkan aturan Pemerintah Daerah termasuk cukup tinggi.
Tarif jasa transportasi online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan dalam KP No. 667 Tahun 2022, Maluku masuk dalam biaya yang tinggi. Belum lagi transportasi ojeg tradisional/manual dengan biayanya lebih mahal dibandingkan dengan ojeg online.
Penulis merasa prihatin dengan transportasi mobil/motor berbasis aplikasi yang beroperasi di Ambon, biaya perkilometernya termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Kalau kita bandingkan taxy online (mobil dengan 4 penumpang) di Bogor dengan menempuh jarak 15 km, biayanya berkisar Rp.50.000,-, sedangkan di Ambon dengan menempuh jarak yang sama (15 km) dibutuhkan biaya RP. 97.000,-. Nyaris dua kali lipat, bahkan kalau menggunakan aplikasi lain maka biayanya lebih dari Rp. 110.000,- . Hal yang sama juga untuk jasa kendaraan roda 2 online.
Kondisi ini sangat memberatkan bagi masyarakat di Maluku. Sampai saat ini penulis tidak mendengar atau melihat upaya pemerintah daerah untuk menurunkan biaya transportasi yang memberatkan masyarakat ini.
Masalah sulitnya transportasi di darat masih dihadapi masyarakat yang ada di desa-desa pedalaman pulau Seram dan Pulau Buru, dengan tingginya biaya transportasi untuk menjual hasil kebun mereka yang bila dinilai tidak seberapa harganya dan sebagian untuk biaya transportasi.
Di era pemerintahan saat ini yang fokus pada pembangunan infrastruktur cukup berdampak dengan dibukanya jalan baru dan tersediannya jalan yang layak, namun masih belum bisa mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat terkait transportasi.
Banyak contoh yang bisa kita lihat di Pulau Seram, dimana dari desa/kampong menuju jalan utama harus menggunakan ojeg roda dua bahkan mobil pick-up dengan biaya tinggi dengan jalanan yang rusak/belum dibangun dan berbahaya.
- Transportasi Udara
Maskapai penerbangan yang masuk ke Maluku semuanya (termasuk BUMN) memberikan tarif biaya termasuk tertinggi di Indonesia. Saat ini rata-rata tiket pesawat Ambon – Jakarta langsung (untuk tanggal 7 Januari 2023) berada di kisaran 2,8 juta rupiah dengan durasi waktu terbang 3,25 jam.
Bila musim liburan atau lagi banyak penumpang maka biayanya bisa tembus empat juta rupiah. Kalau kita bandingkan penerbangan Jakarta – Makasar dengan durasi waktu penerbangan hanya 2,25 jam dengan biaya rata-rata 1,4 juta rupiah, sedangkan Jakarta – Medan dengan durasi penerbangan sekitar 2,20 jam biayanya sekitar 1 juta rupiah. (sumber: Traveloka).
Cukup jelas terlihat tingginya harga tiket pesawat ke/dari Ambon. Hal ini diperparah lagi dengan biaya lain seperti over bagasi yang mencapai 125 ribu perkilogram. Harga tiket pesawat dari Ambon menuju kabupaten lain di Maluku lebih memprihatinkan lagi.
Sebagai contoh: Ambon – Dobo lama penerbangan sekitar 2 jam dengan pesawat ATR dengan biaya 2,67 juta tanpa bagasi. Bila membeli 5 kg bagasi maka harus membayar 140 ribu rupiah.
Pengamatan kami, pengguna jasa penerbangan ini lebih banyak ASN yang melakukan perjalanan dinas dan pelaku usaha. Masyarakat lebih banyak menggunakan kapal laut karena lebih murah, mereka kesulitan menyiapakan dana 5 juta lebih untuk perjalanan Dobo-Ambon pp.
Memang, pemerintah menyediakan penerbangan perintis yang bersubsidi untuk beberapa tujuan antar kabupaten-kota di Maluku namun frekwensinya sangat terbatas dan jumlah penumpangnya terbatas pula.
Masalah cukup serius yang dihadapi rakyat Maluku termasuk pelaku usaha adalah tingginya biaya pengiriman barang dari/ke Maluku. Sebagai pengguna jasa, ada dua perlakuan yang kami lihat.
Pertama, biaya jasa pengiriman barang keluar Ambon harganya dua kali lipat dibandingkan pengiriman barang ke Ambon sehingga berdampak pada tingginya harga barang di pasaran Ambon, bahkan lebih parah lagi kalau barang tersebut dikirim ke kabupaten/kota lain di Maluku, harganya akan lebih mahal.
Saat pendemi Covid-19, frekuensi penerbangan ke Ambon dikurangi karena pembatasan mobilitas masyarakat. Sebelum pandemi Covid-19, ada sekitar 7 maskapai yang masuk ke Ambon dengan frekwensi penerbangan yang cukup tinggi. Dengan biaya berkisar satu juta rupiah, masyarakat dapat terbang ke/dari Jakarta.
Pasca Pandemi Covid-19, bagi masyarakat yang memiliki dana terbatas, mereka akan lebih memilih tiket promo yang ditawarkan maskapai namun dengan resiko bisa diundur jadwal penerbangannya sehingga adanya ketidakpastian penerbangan.
Disisi lain menggunakan penerbangan yang berbiaya rendah akan dihadapi dengan lamanya waktu transit, makin cepat waktu transitnya maka tinggi harganya.
- Transportasi Laut
Transportasi laut di Maluku menjadi andalan masyarakat karena Maluku yang terdiri dari 1.337 pulau dengan luas wilayah 46.914,03 km² (BPS 2021), mengharuskan pemanfaatan transportasi laut sebagai sarana yang utama.
Pemerintah saat ini cukup memperhatikan sarana dan prasarana perhubungan laut dengan dibangunya dermaga dan menambah kapal penumpang serta rute barunya.
Penulis akan menyoroti lebih khusus masalah pengiriman barang berupa produk dari Maluku dengan kapal cargo/container. Beberapa pelaku usaha perikanan sering menyampaikan keluhan mereka terkait tingginya biaya pengiriman hasil laut khususnya ikan dengan menggunakan container pendingin (refricarated container).
Mereka sering meyewa container pendingin kosong dari Surabaya atau Jakarta untuk kemudian mengirim ikan segar (termasuk Tuna) ke Surabaya, Bali atau Jakarta sehingga harus mengeluarkan biaya pengiriman 2 kali lipat.
Masalah ini cukup menyulitkan para pelaku usaha karena produk mereka tidak bisa bersaing dengan produk dari provinsi lain karena biaya pengirimannya lebih mahal.
Masalah ini belum terselesaikan sampai sekarang.
Semua ini saling berkaitan, mulai dari nelayan penangkapan, pengumpul sampai suplyer sehingga para nelayan kecil akan menjadi korban, tangkapan mereka akan dihargai murah.
Dari uraian diatas cukup jelas, masalah transportasi di Maluku perlu diperhatikan agar dapat mendukung masyarakat yang sebagian masih berada diposisi prasejahtera dan dibawah garis kemiskinan. Melihat kondisi ini diperlukan program khusus dari pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengatasi tingginya biaya transportasi.
Perlunya subsidi atau program stimulus untuk transportasi atau menentukan margin atas bawah yang wajar dengan regulasi.
Penulis sadari bahwa prinsip ekonomi memegang peranan dalam menentukan harga namun kalau kita lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat maka masalah biaya transportasi tidak akan membebani masyarakat.
Terima kasih. (***)
Comment