AMBON,MRNews.com,- Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang telah diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), sebelumnya di tahun 2008-2012 mendapat opini Disclaimer dari badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Maluku terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Kemudian dalam kurun waktu tahun 2013-2017 atau selama empat tahun sedikit meningkat dengan mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Catatan itu tentu menjadi perhatian serius pemerintah daerah pasca peralihan kepemimpinan ke tangan Bupati-Wakil Bupati, Petrus Fatlolon-Agustinus Utuwaly untuk memperbaiki laporan dan meningkatkan penilaian BPK. Terbukti, akhirnya prestasi terhadap pengelolaan keuangan daerah diraih oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk LKPD tahun anggaran 2018 dengan memperoleh opini tertinggi BPK yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) dibawah komando Fatlolon-Utuwaly. 
Hasil penilaian BPK RI perwakilan provinsi Maluku terhadap LKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2018 dengan opini WTP itu diserahkan Kepala BPK RI perwakilan Maluku, Muhammad Abidin kepada Bupati KKT, Petrus Fatlolon dan Ketua DPRD KKT, Frengky Limbers di ruang rapat BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (18/6/19).
Kepala BPK Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dinilai telah menyajikan secara wajar dalam semua hal secara material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada tahun anggaran 2018 dan diberikan opini (WTP). Dimana penilaian LKPD dilakukan berdasarkan empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektif sistem pengendalian intern.
“Catatan dan rekomendasi atas LKPD oleh BPK, kami harapkan dapat diperhatikan dan diperbaiki sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menyampaikan terima kasih dan apreseasi atas kerjasama dan dukungan semua pihak sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh peningkatan opini BPK dari waktu cukup panjang meraih WDP hingga akhirnya menjadi WTP. Fatlolon pun bertekad untuk tetap mempertahankan opini tersebut serta terus membenahi penataan keuangan daerah sesuai catatan yang telah disampaikan oleh BPK RI.
Sedangkan Ketua DPRD KKT, Frengky Limbers menegaskan, diraihnya opini WTP oleh Pemkab KKT tentu merupakan prestasi yang perlu mendapat apresiasi bersama serta dukungan untuk terus mempertahankan opini WTP melalui pengelolaan keuangan yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dari DPRD sebagai keterwakilan rakyat yang mengontrol jalannya pemerintahan. Sebab untuk sesuatu yang baik, positif dan bertujuan bagi kemajuan pembangunan KKT, DPRD senantiasa mendukung. (MR-02/Humas KKT)
Comment