AMBON,MRNews.com,- Sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) menargetkan untuk tahun 2019 bisa mencapai nilai 600 dengan kualifikasi nindya. Capaian indikator itu untuk mewujudkan Ambon sebagai kota layak anak (KLA), meski memang untuk jadi KLA indikatornya harus 900 bahkan 1000.
“Jadi kita targetkan di tahun 2019 capai nilai 600. Untuk itu kami sudah memetakan indikator mana dengan variabel mana yang bisa dicapai tahun ini. Untuk bisa mencapai angka 600, beberapa indikator utama salah satunya adanya Perda tentang KLA sudah punya nilai cukup signifikan. Kita kejar kualifikasi nindya. Pratama sudah capai akan naik nindya, madya ke utama baru KLA,” ujar Kepala DP3AMD Kota Ambon, Rulien Purmiasa kepada awak media di Ambon, Jumat (8/2/19).
Selain itu, diakuinya, DP3AMD juga sementara menggalang peran dunia usaha terkait pemenuhan hak-hak anak. Dimana sementara telah mendata di lingkungan dunia usaha peran mereka apa. Karena diketahui seringkalai dunia usaha melakukan agenda terkait anak. Misalnya, lomba menggambar, fashion show dan lainnya. Juga hal signifikan harus dikejar adalah sekolah ramah anak (SRA), yang targetnya 86 sekarang sudah punya 12.
Target 86 itu kata Purmiasa, dari hasil sosialisasi tahun 2018 dan Puskesmas ramah anak serta fasilitas umum yang dibantu diantaranya Puskesmas desa, pojok baca desa, yang menunjukkan bagaimana komitmen desa dan kelurahan terhadap KLA dan SRA. “Kita sementara lakukan dan waktunya tentatif untuk masukan data ke sistem penilaian pertengahan Maret sampai awal Mei. Satu hal yang harus kita punya terkait rencana aksi daerah di bulan Februari, kita akan berpacu untuk susun RAD terkait kebutuan pemenuhan hak dan perlindungan anak paling lambat awal Maret,” terangnya.
Selain sejumlah regulasi diantaranya Ambon bebas rokok, itu bagian wujudkan KLA sehingga anak dilindungi dari pencemaran asap rokok dan diberikan hak untuk menghirup udara segar. “Itu poin yang akan kita dapat. Kendala di masyarakat hanya soal bangun persepsi masyarakat ke tingkat kelurahan, karena wujudkan KLA harus dimulai dari desa layak anak dan kelurahan layak anak. Kita masih harus satukan persepsi yang sama dari level paling bawah,” beber Purmiasa.
Dirinya berharap deklarasi diukur dangan capaian tahun ini oleh RPJMD, target angka 500 tapi karena kategori penilaian pratama dan itu sudah pernah dicapai Ambon di tahun 2013. “Sayangnya data terputus sehingga saat menginput data ulang setelah penilaian masih manual. Saat sistem sudah tidak bisa input data yang dicapai tahun 2013, sehingga mulai baru, tidak bisa target 500 tapi diatas itu. Kita kejar kualifikasi nindya karena pratama sudah capai akan naik nindya, madya ke utama baru KLA,” tutupnya. (MR-02)
Comment