BATAM,MRNews.com,- Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler atas nama pemerintah kota (Pemkot) Ambon menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI sebagai Top 25 pengelola pengaduan pelayanan publik (P4) tahun 2018 kementerian/lembaga/BUMN/pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terbaik pada kompetisi pengelola SP4N-LAPOR! tahun 2018, yang diserahkan Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Diah Natalisa.
Penghargaan itu diterima bertepatan dengan rapat koordinasi jaringan informasi pelayanan publik (JIPP) dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional-layanan pengaduan publik online rakyat (SP4N-LAPOR!) yang digagas KemenPAN-RB di Harmony One Hotel, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/12/18). 
Selain Pemkot Ambon, penghargaan serupa didapat oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KemenPAN-RB, badan pengawas obat dan makanan (BPOM), Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Semarang, kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Solok, Kota Medan, Kota Banjarbaru Kota Sukabumi, Kota Malang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kendal, BPJS Kesehatan dan PT Pos Indonesia.
Usai menerima penghargaan, Wawali Syarif Hadler kepada Mimbarrakyatnews.com mengaku, penghargaan ini merupakan apresiasi penting, utama dan bergengsi dari pemerintah pusat lewat KemenPAN-RB karena mendapat pantauan dan laporan langsung dari Presiden RI Joko Widodo lewat kantor staf kepresidenan (KSP). Pasalnya, apresiasi Pempus ini karena bersentuhan langsung dengan kepentingan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana yang selalu ditekankan Presiden dalam tiap kesempatan bahwa pelayanan publik terutama pengaduan harus diutamakan, pengelolaannya terus ditingkatkan serta revolusi mental.
Karena itu, sebagai pimpinan pada Pemkot Ambon, Hadler juga tak lupa memberi apresiasi, atensi dan terima kasih kepada seluruh admin dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Ambon yang turut bahu membahu bekerjasama dalam peningkatan pelayanan publik utamanya dalam penanganan pengaduan masyarakat atau SP4N-LAPOR!, sehingga didapatlah penghargaan ini. Tentunya juga penghargaan ini dipandang bukan merupakan upaya terakhir tetapi motivasi bagi Pemkot Ambon untuk terus meningkatkan pengaduan pelayanan publik karena memang dengan sistem birokrasi dan reformasi birokrasi yang terjadi saat ini Pemkot sudah harus fokus pada pelayanan publik.
“Tidak semua pemerintah provinsi, kabupaten/kota bisa mendapat award ini karena seleksi dan penilaiannya ketat. Kita bersyukur Kota Ambon terbaik dan masuk top 25 diantara pemerintah daerah di kabupaten/kota se-Maluku bahkan Indonesia bagian timur. Sehingga, kita harus mampu tanggap terhadap seluruh keluhan dan aduan masyarakat. Sebab dengan SP4N- LAPOR! ini menganjurkan seluruh pemerintah kota dan provinsi di Indonesia untuk setiap pengaduan, saat pelaporan sudah harus terkoneksi ke pemerintah pusat. Ini yang harus menjadi motivasi bagi Pemkot Ambon untuk tidak berhenti di titik ini, tetapi juga jadi tantangan, cambuk untuk terus bekerja meningkatkan pelayanan bagi masyarakat terutama pengelolaan pengaduan pelayanan publik,” papar Wawali.
Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB mewakili Menteri PAN-RB Syafruddin, Diah Natalisa dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga/BUMN/ pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang telah mengikuti ajang kompetisi pengelolaan pengaduan publik tahun 2018 dan terlebih kepada pemenang Top 25. Diharapkan, kedepannya dapat ditingkatkan serta bagi yang belum terpilih untuk terus meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan publik.
Selain pembukaan rakor JIPP dan SP4N-LAPOR! dan pemberian penghargaan Top 25 pengeloaan pengaduan publik, KemenPAN-RB juga melaunching e-learning LAPOR. Kegiatan tersebut turut dihadiri pihak Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Ombudsman RI, kementerian/lembaga/BUMN terkait serta pemerintah daerah penerima penghargaan, pemerintah daerah yang diundang khusus, tim leader GIZ transformasi, mission director USAID serta undangan lainnya. (MR-02)
Comment