AMBON,MRNews.com,- Keinginan ratusan guru honorer di Kota Ambon agar diakomodir mendaftar ikut seleksi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) periode Oktober 2023 ini, mendapat respon Penjabat Walikota, Bodewin Wattimena.
Wattimena bahkan sudah perintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Edy Tasso untuk ke Jakarta cek langsung di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendikbud-Ristek. Hasilnya, sistemnya memang ditutup Kemendikbud karena sudah melewati kuota.
“Tapi saya minta agar diberi kesempatan. Walau kuota kita hanya 10 untuk guru bahasa Inggris misalnya, kalau ada 100 orang yang mestinya mereka bisa lamar semuanya. Nanti diseleksi, dan diterima yah cuma 10 itu, no problem,” tandasnya.
Maksud hal meminta kesempatan itu kata Wattimena, ialah agar keadilan bisa dirasakan semua. Khususnya para guru honorer mendapat peluang yang sama untuk masuk seleksi dan menjadi 10 orang terpilih.
Namun keinginan itu belum disambut baik. Maka komisi II DPRD, Kadis Pendidikan dan BKD kota sementara di Jakarta menemui sejumlah pihak seperti anggota DPR-RI asal Maluku, Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta untuk memfasilitasi ke Kemendikbud-Ristek, KemenPAN-RB dan BKN terkait hal itu.
“Saya harap dari perjuangan bersama itu, mereka (guru honorer-red) bisa masuk ikuti seleksi. Kami tahu jika formasinya 10, maka itu saja yang diterima. Tapi dalam semua yang berpotensi harus diberi kesempatan dalam proses seleksi P3K,” urainya di Ambon, Senin (9/10).
Memang hari ini adalah waktu penutupan pendaftaran seleksi P3K secara nasional online sistem untuk guru termasuk tenaga kesehatan. Karena itu dirinya berharap, perjuangan tim ke para pihak tersebut bisa membuahkan hasil dengan diberinya tambahan waktu bagi Kota Ambon.
“Nanti kita lihat, ini upaya kita. Karena sampai jelang penutupan, masih ada yang belum bisa akomodir sebagai peserta seleksi P3K. Kami berjuang dulu lah, soal hasilnya kita tunggu,” jelas Wattimena.
Mengenai kemungkinan hasilnya tak sesuai harapan, Wattimena pastikan, ratusan guru honorer itu akan tetap pegawai.
“Mereka jadi tanggungjawab Pemkot, tidak di-PHK massal. Sebab mereka sudah mengabdi begitu lama,” pungkasnya. (MR-02)
Comment