AMBON,MRNews.com,- Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno meminta agar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku dan provinsi lainnya di Indonesia, membantu pemerintah daerah (Pemda) Maluku dan rakyat memajukan Maluku, ikut menciptakan lapangan kerja. Dimana APBD Maluku hanya 2,8 trilyun, terbagi habis untuk pembangunan 1,5 trilyun, sisanya belanja aparatur dan lain untuk 11 Kabupaten/Kota. Padahal produksi ikan nasional 100 persen, 26-30 persen dari Maluku. Hal itu disampaikan Wagub kepada dua calon ketua umum HIPMI, BPD Maluku dan BPC HIPMI se-Maluku.
“Tambang kita banyak misalnya ada tambang tembaga di Wetar, emas di Romang MBD, nikel di SBB. Juga nanti ada blok gas abadi Masela. Tapi Maluku masih begini. Saya minta HIPMI tolong berjuang. Kalau bisa ada delapan provinsi yang meminta otonomi khusus kepulauan, tolong itu diperjuangkan. Saya kadang cemburu, HIPMI kurang lirik Maluku, lebih ke Jawa dan Sulawesi. Padahal coba melihat Maluku masih tertinggal dibagian mana, tolong bantu promosikan. Masuk kesana, mendorong agar menjadi masyarakat yang layak di Indonesia sama dengan daerah-daerah lain,” harap Wagub saat Silatda BPD HIPMI Maluku di Swiss-belhotel, Selasa (16/7/19).
HIPMI juga sebut Wagub, mesti memperjuangkan agar luas laut Maluku dihitung pemerintah pusat, bukan darat berkaitan dengan anggaran dari pusat ke Maluku. Sebab di Maluku bukan daerah kontinental yang cukup isi tangki mobil penuh dan keliling kemana-mana. Pemda bahkan sudah berjuang, tapi laut tidak pernah dihitung, padahal laut itu yang menghubungkan orang Maluku. Karenanya, bila ini semua tidak berjuang bersama-sama ruginya adalah para pengusaha.
Maluku ini pula diakui Orno kaya dengan budaya, pariwisata. Sayangnya seluruh investasi ini ada di luar Maluku. Belum lagi banyak aturan pemerintah juga membuat bingung, sehingga pembangunan di daerah menjadi berjalan lambat. Maka nantinya harus menggagas Maluku kedepan terdiri dari beberapa provinsi sehingga menjadi satu kawasan khusus, berdiri diatas kaki sendiri. Sebab kalau bicara pendekatan pembangunan dengan kawasan regional, maka ujuknya Makassar didahulukan.
“Bisa saja yang mengacaukan kita karena aturan, jadi bagaimana mungkin. Semua orang berhak sesuai aturan harus datang tender disini. Mesti ada regulasi khusus. Ini soal juga. Tapi sudahlah, mari berjuang supaya Maluku harus dapat porsi besar. Pikiran saya Maluku kedepan bagaimana kita gagas, itu ada 14 calon daerah otonom baru Kabupaten/Kota, coba HIPMI ikut mendukung kalaupun bertahap tapi harus dimekarkan suatu ketika. Sehingga kita gagas Maluku menjadi empat provinsi agar menjadi satu kawasan strategis terlepas dari Sulawesi,” paparnya.
Mantan Bupati MBD itu pun mengajak masyarakat Maluku, HIPMI bersatu meminta BPP HIPMI pusat agar bisa perjuangkan nasib Maluku apalagi ketua umum HIPMI sekarang asli Banda. Pasalnya perjuangan lewat Senayan DPR sudah tidak bisa lagi karena hanya delapan wakil di DPR dan DPD. Juga tanggungjawab HIPMI, tidak saja membangun proyek tapi membangun kesadaran masyarakat, mengajak masyarakat Maluku berhenti makan beras raskin, sebab itu jadi indikator investor tidak ingin berinvestasi di Maluku, tapi berdayakan lokal wisdom.
“Pengusaha mau berinvestasi akan melihat jumlah penduduk produktif dan potensi apa yang bisa dikelola. Maluku tersebar di pulau-pulau dan hanya 1,8 juta penduduk, tapi tentu banyaknya daerah otonom baru bisa membuka peluang banyak investasi terjadi. Tugas HIPMI membantu pemerintah daerah, bukan saja dapat proyek tapi membangun mindset masyarakat. Saya dan pa Gubernur punya perhatian besar. Yang penting kita sama-sama mendorong Maluku untuk mendapat anggaran cukup besar. Masa kita fondasi RI cuma 2,8 T, provinsi lain seperti Papua 30 trilyun,” demikian Wagub.
Sementara Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, Jaqueline Margareth Sahetapy menyatakan, Silatda ini momentum bersejarah bagi HIPMI Maluku sebab selain wadah mendengar paparan visi misi dari Caketum oleh pemegang hak suara baik BPD maupun BPC, tetapi jadi upaya mendorong kesadaran semua elemen termasuk pemerintah daerah untuk membantu kerja HIPMI kedepan khususnya di Maluku, sebab tujuannya HIPMI bisa berkontribusi sekaligus memperkokoh solidaritas pengusaha muda Maluku menuju Indonesia 4.0.
“HIPMI Maluku dengan programnya menciptakan 1000 pengusaha muda. Diharapkan kita bisa bersinergi dengan Gubernur-Wagub Maluku karena sejalan dengan salah satu visi misinya yaitu mengentaskan kemiskinan. Kami minta dukungan dan ada peluang bagi tumbuh kembangnya pengusaha muda di Maluku, dimudahkan dalam berinvestasi. Sebab saat ini susah sekali hal itu, kita harap kedepan bisa terjadi apa yang diharapkan. Kita juga usung program HIPMI Market yang baru dilaunching guna memudahkan pengusaha muda HIPMI promosi usahanya secara online,” sebut politisi Demokrat itu. (MR-02)
Comment