AMBON,MRNews.com – Sekertaris Komisi II DPRD Maluku dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ruslan Hurasan menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Menurut Hurasan, pemerintah sebaiknya lebih memperketat pengawasan distribusi di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agar tidak terjadi pembelian BBM bersubsidi oleh mobil mewah dan sebaliknya mempreteli hak masyarakat menengah kebawah.
“Kami tegas menolak kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam pengawasan,” tegas Hurasan, di Baileo Karang Panjang Ambon, Kamis (25/8).
Bila pembatasan BBM bersubsidi dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.
Pasalnya, urai Hurasan, di SPBU masih terlihat antrian panjang mobil mewah, yang justru mengantri BBM subsidi. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) mengawasi hal-hal teknis di lapangan.
“Saya kira ini harus tegas diatur, sehingga BBM yang bersubsidi harus dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan diperuntukkan untuk kelompok masyarakat mampu,” ungkap Politisi Dapil Malteng tersebut.
Keluhan ini juga disampaikan oleh sopir angkot, bagaimana mereka mengantri BBM bersubsidi dengan kelompok masyarakat yang yang kemampuannya pendapatan di atas rata-rata.
Untuk itu Bakal Calon Bupati Malteng tersebut berharap, agar pemerintah daerah sesegera mungkin dapat mengatur dengan baik penyaluran BBM bersubsidi agar peruntukannya tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Diketahui, tanpa adanya upaya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, diperkirakan kuota BBM akan habis di bulan Oktober 2022.
Sampai akhir tahun 2022 diperkirakan kebutuhan Pertalite mencapai 29 juta kilo liter, padahal kuota Pertalite 23 juta kilo liter. (MR-03)











Comment