AMBON,MRNews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku mengajukan usulan naskah anggaran pengawasan senilai 260 Miliar kepada DPRD Maluku.
Pasalnya, Maluku merupakan daerah kepulauan yang memerlukan kerja ekstra untuk memantau dan mengawasi proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta kepala daerah 11 kabupaten se-Maluku.
Hal tersebut disampaikan ketua Bawaslu Maluku Subair kepada awak media usai menggelar rapat bersama komisi I DPRD Maluku, Selasa (17/1/2023).
“Untuk hibah kita usulkan 260 Miliar itu masih perhitungan yang ideal karena tentu saja ada sharing cost dengan 11 kabupaten kota, ada penyesuaian yang jika bisa akan kami penuhi,” terangnya.
Menurutnya, wilayah di Maluku ini non kontinental dan memerlukan kerja ekstra tentunya bagi stakeholder penyelenggara pesta demokrasi pemilu.
“Kenapa anggaran yang dibutuhkan sangat besar sedangkan kita diperhadapkan dengan APBD yang minim, karena kita sudah memperhitungkan secara matang dengan beberapa indikator di lapangan sehingga ini sesuai dengan kerja-kerja pengawasan,” tukasnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra di kesempatan yang sama menyatakan, anggaran yang diajukan memang sangat besar namun sesuai kondisi Maluku saat ini yang pulau-pulau dan butuh kerja ekstra awasi Pemilu.
“Rezim penganggaran kita kan bersifat kontinental sementara wilayah kita ini kepulauan. Itulah kenapa hibah tersebut sangat penting. Kalau untuk KPU sekitar 315 Miliar dan Bawaslu sekitar 269 miliar memang itu merupakan anggaran yang sangat besar,” jelasnya.
Politisi PKS tersebut menambahkan, pihaknya berharap apa yang diusulkan sesuai kondisi dan realitanya pasti juga akan dilakukan verifikasi baik Bawaslu dan KPU. (MR-03)
Comment