AMBON,MRNews.com,- Bila nantinya di Kota Ambon termasuk seluruhnya di Provinsi Maluku, dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun formasi yang diberikan kuotanya tidak terpenuhi, maka pemerintah pusat (Pempus) diminta mengambil kebijakan, sehingga kuota bisa terisi sesuai kebutuhan. Pasalnya, hingga Rabu (7/11/18), dari 231 kuota formasi awalnya yang diberikan bagi Kota Ambon dan 186 formasi dilamar, baru terisi 20 peserta yang lolos passing grade dari 1320 sudah tes (total 2259), menyisahkan 166. Karena 45 formasi tidak terisi karena tidak ada pelamar.
“Kalau pada akhirnya nanti, hasil ini tidak meningkat sesuai dengan harapan minimal 150-an lolos lah untuk Kota Ambon, maka kita akan desak dan minta pemerintah pusat harus segera mengambil kebijakan. Karena kita rugi akibat aturan dan sistem yang memberatkan kita di Maluku khususnya. Jangan samakan kita dengan wilayah Barat, berbeda dari aspek pendidikan dan teknologi. Jangan sampai pula tagal ini nantinya, orang Jawa, Sumatera yang akan jadi PNS di Kota Ambon dan Maluku. Ini masalah serius,” terang Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kepada awak media di SMP Negeri 6 Ambon, Rabu (7/11/18).
Pasalnya, diakui Walikota, dirinya berpandangan keputusan pemerintah memberlakukan ambang batas passing grade 298 pada semua daerah termasuk di Maluku agar sama dengan wilayah Barat sangat tidak adil. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jauh berbeda. Apalagi waktu tes tersisa dua hari dan aturan itu untuk wajib lulus di tiga komponen utama yaitu tes karakteristik pribadi (TKP), tes intelegensia umum (TIU) dan tes wawasan kebangsaan (TWK), membuat kecil kemungkinan memenuhi formasi yang ditetapkan.
Atas kondisi ini, dirinya melihat ini sudah jadi masalah nasional yang harus disuarakan semua pihak baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan DPRD se-Maluku ke pemerintah pusat untuk memperhatikan aspek persatuan dan kesatuan serta rasa keadilan, terutama di Maluku. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur lewat Wakil Gubernur untuk disikapi segera. Dengan mengundang semua Bupati, Walikota, Kepala BKD, Pimpinan DPRD untuk evaluasi ini secara serius, guna bersama ke Jakarta memprotes.
“Ini penting untuk masa depan daerah kita. Saya prihatin dan keberatan melihat hasil terkini atas passing grade yang tidak adil bagi Ambon dan Maluku. Jangan samakan standar nasional bagi semua. Jawa, Sumatera sudah terbiasa dengan standar komputerisasi, Timur masih ketinggalan. Tidak semua daerah sama. Ini masalah nasional. Dan puji Tuhan pa Gubernur sudah meresponsnya. Hari Jumat (9/11) kita akan rapat evaluasi agar satu pikir dan dalam semangat kebersamaan, kebhinekaan, harus sama-sama suarakan ke DPR-RI, Presiden, Menpan-RB, BKN. Harus ada kebijakan yang adil dan arif dari Pempus,” tegasnya.
Bila nantinya Pemprov, Kabupaten/Kota lainnya tidak mau protes dan suarakan persoalan CPNS ini ke pemerintah pusat, Louhehanapessy memastikan dirinya dan tim yang akan berjuang sendiri ke pusat sehingga ada kejelasan dan meminta solusinya. Adapun salah satu bentuk tawaran solusi nanti acuannya pakai kolektif passing grade 298, dengan tidak melihat hasil tiga komponen, yang penting bisa capai passing grade. Artinya, yang tidak lolos tapi memenuhi angka passing grade harus tetap diloloskan sehingga adil.
“Persoalan ini, harusnya jadi momentum juga bagi anggota DPR-DPD RI dapil Maluku untuk bersama berjuang bagi kepentingan rakyat, bukan hanya urusan caleg, karena ada ketidakadilan. Tidak ada kata terlambat untuk mendesaknya. Lebih baik terlambat, daripada tidak sama sekali. Presiden, Menteri, anggota DPR tes sistem CAT belum tentu bisa lulus, sebagaimana sms yang beredar di masyarakat. Saya akan ngotot masalah ini. Saya juga sudah minta pa Surya Paloh, Ketua Umum NasDem untuk bantu kawal ke Presiden,” tegasnya.
Apalagi sesuai konfirmasi, hingga kini di SBB baru 1 orang lolos, Malteng 2 orang dan semuanya bukan anak Maluku dan lulusan dari luar. SBT, MTB dan kabupaten/kota lain belum diketahui hasilnya. Terkait hasil di Maluku, tim teknis Panselnas CPNS tahun 2018, Elvin Irawan terkejut dengan hasil yang dicapai Maluku dan kota Ambon. Meski diakui pasti rata-rata hasilnya akan sama dengan daerah lain. Karena soal tes seluruh daerah sama. “KemenPAN-RB pun pasti akan melihat semua catatan-catatan yang diterima dari daerah untuk evaluasi. Juga melihat formasi dan passing grade termasuk catatan lainnya,” terangnya. (MR-02)
Comment