AMBON,MRNews.com,- Bicara perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Ambon ibarat benang kusut. Pasalnya, Edwin Pattikawa pernah memimpin PDAM, Apong Tetelepta saling berganti keduanya dan sekarang Apong jadi Plt Direktur Utama (Dirut). Namun, hampir mendekati 7 tahun, Apong menjadi Plt, problem di PDAM tak kunjung selesai. Dari waktu ke waktu, DPRD meminta agar pimpinan defenitif PDAM harus segera ada, itu urgen.
Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu mengungkapkan, berdasarkan analisa dari seluruh proses kemitraan selama ini antara PDAM dan DPRD, masalah PDAM bukan cuma soal pergantian Dirut. Karena hasilnya sama saja. Bahkan komisi II DPRD dulu pernah mengundang inspektorat, badan pengawas PDAM guna membedah problem di PDAM. Ternyata masalahnya kalau menggunakan pendekatan birokrasi, ada di eselon III dan IV, bukan ganti Dirut atau tidak.
“Pertama yang mesti dibenahi adalah mengganti pimpinan PDAM karena Apong juga pimpinan PT Dream Sukses Airindo (DSA) atau mendefenitifkan Apong. Karena memimpin kedua perusahaan air minum beban kerjanya sangat berat, dengan tantangan di DSA dan PDAM yang selalu datang menghantui. Kedua dan utama saya lihat, katakanlah Apong itu eselon II, problemnya dibawah, eselon III dan IV,” tandas Jafri kepada awak media di Baileo Rakyat DPRD, Selasa (16/7/19).
Karena itu, menurutnya, harus penugasan dari pemerintah kota (Pemkot) Ambon memperbantukan ASN agar menggantikan lini eselon III-IV di PDAM. Sebab masalahnya disitu, benang kusut yaitu eselon III-IV yang mesti diganti tak saja Dirut. “Saya minta harus ada BKO ASN Pemkot yang punya kompetensi agar mempertegas kemajuan PDAM, ditempatkan disitu. Mengganti Dirut masalah tidak tuntas semua. Karena bergulat dengan persoalan PDAM 10 tahun terakhir, penggalan catatan pergantian harus menyeluruh,” tegas mantan sekretaris DPC PDIP Kota Ambon.
Bahkan diakui Jafry, dulu problem di PDAM ada dua, masalah administrasi serta jaringan dan mesin. Dari aspek teknis, mesin dan jaringan lambat laun sudah terselesaikan. Tapi masalah administrasi jadi akar utama ketidakstabilan PDAM dan itu pada eselon III-IV. Misalnya, ada pelanggan gelap, tidak tanggung-tanggung ada indikasi satu pegawai PDAM punya 10 pelanggan gelap dan kalau ini dibiarkan terus, maka “ilegal water” itu terjadi di PDAM Ambon, bukan kebocoran di pipa, mesin tapi pada tindakan administrasi itu.
“Pergantiannya satu paket. Pilihannya ganti Apong atau defenitif, tapi juga BKO ASN Pemkot masuk PDAM. Mengganti mereka yang dalam 10-15 tahun buat PDAM tak stabil. Apalagi saat di komisi II, ada temuan besar banyak miss administrasi. Dulu Pelindo-PDAM kerjasama untuk menyuplai air bersih ke kapal yang berlabuh di pelabuhan. Tanpa kejelasan pasti ketika ada konflik Ambon, itu diputus dan mereka boring sendiri. Akhirnya temuan DPRD, sekitar Rp 800 juta mesti dibayar PDAM dan Pelindo ke Pemkot dan jadi income bagi Pemkot. Ini rentetan masalah administrasi. Jadi jangan fokus secara kasat mata karena pipa bocor. Tidak bisa itu,” bebernya.
Sekarang diakuinya, tinggal good will Walikota, bukan argumentasi soal rambu-rambu aturan. Sebab kalau ada good will, melihat Apong berprestasi maka defenitifkan. Tapi bila ada putera Ambon terbaik di Pemkot, pemerhati masalah air yang kapabel, buat lelang jabatan atau fit and proper tes terbuka agar semua berlomba. “Tergantung Walikota selaku pemegang saham utama, mau ganti kapan saja bisa. Bukan pakai pendekatan rekomendasi ke KASN. Catatan saya, mengganti Dirut bukan jawaban semua masalah di PDAM. Mesti dibenahi total eselon III-IV. Ada signifikansi. Tak hanya di pipa, tapi bocor administrasi yang akibatkan keuangan bermasalah,” kuncinya.
Sementara, Kepala BKPSDM Kota Ambon, Benny Selanno menyatakan, Perda pembentukan PDAM baru disahkan DPRD sehingga tim seleksi masih melakukan kajian-kajian untuk perekrutan Dirut PDAM. Namun yang diharapkan utamanya adalah mereka yang sudah punya kompetensi, ahli di PDAM, sebab tidak mudah dan tidak semua orang bisa memimpin di PDAM. “Kita lagi pikirkan bagaimana nanti buka pengumuman agar mereka yang kompeten bisa mendaftar untuk ditindaklanjuti,” tukas Selanno. (MR-02)
Comment