AMBON,MRNews.com,- Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menjadi daerah dengan penyumbang angka dengan kategori sangat tertinggal di provinsi Maluku yaitu 95 desa, dari total 198 desa di bumi ita wotu nusa. Kategori tertinggal ada 83 desa, berkembang 18 desa, maju 1 desa dan kategori mandiri ada 1 desa. Menyusul kemudian kabupaten Maluku Tenggara (Malra) 57 desa kategori sangat tertinggal, 108 desa tertinggal, 19 desa berkembang, 2 desa maju dan 1 desa mandiri, dari total 190 desa dan jumlah desa IDM 187.
Lalu, 49 desa sangat tertinggal di kabupaten kepulauan Aru, 61 desa tertinggal, 7 desa berkembang dari total 117 desa. 41 desa sangat tertinggal di Buru Selatan (Bursel), tertinggal 32 desa, berkembang 6 desa dari 79 desa; 37 desa sangat tertinggal di Maluku Barat Daya (MBD), 58 desa tertinggal, 18 desa berkembang, 4 desa maju dari 117 desa; 25 desa sangat tertinggal di Seram Bagian Barat (SBB), 49 desa tertinggal, 15 desa berkembang, 3 desa maju dari 92 desa; Buru dari 82 desa ada 13 desa sangat tertinggal, 42 desa tertinggal, 24 desa berkembang, 3 desa maju.
Kemudian Maluku Tengah (Malteng) dari 186 desa, terdapat 11 desa sangta tertinggal, 101 desa tertinggal, 60 desa berkembang, 12 desa maju dan 2 desa mandiri; Kepulauan Tanimbar dengan 4 desa sangat tertinggal, 31 desa tertinggal, 40 desa berkembang, 5 desa maju; Kota Ambon dari 30 desa terdapat 1 desa sangat tertinggal, 2 desa tertinggal, 15 desa berkembang, 12 desa maju; terakhir, Kota Tual dari 27 desa, tidak memiliki desa sangat tertinggal hanya 12 desa tertinggal, 7 desa berkembang dan 8 desa maju.
Dalam paparannya, Kabid PPMI dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Maluku, Nur Assagaff mengatakan, terdapat empat (4) desa di Maluku yang masuk status desa mandiri, terbagi pada tiga kabupaten yaitu Malteng 2 desa, Malra 1 desa dan SBT 1 desa. Sedangkan kategori maju total ada 50 desa, berkembang 229 desa, tertinggal 579 desa dan 333 desa sangat tertinggal. Hasil ini berangkat dari rekapitulasi angka indeks desa membangun (IDM) per kabupaten/kota provinsi Maluku tahun 2018 yang diturunkan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigarasi (Kemendes-PDTT).
Untuk menaikkan status pada tiap kategorinya, maka sebut Nur, ada 11 desa yang ditetapkan jadi desa percontohan sejahtera mandiri tahun 2019 untuk menjadi desa mandiri diantaranya desa Hitu Lama (Malteng), desa Latuhalat (Ambon), desa Waihatu (SBB), desa Wokam (Aru) dan desa Lorolun (Tanimbar), desa Dullah (Kota Tual), desa Waenetat (Buru), desa Waimasing (Bursel), desa Ngilngof (Malra), desa Latoda (MBD) dan desa Sesar (SBT). Penetapannya melalui SK Bupati/Walikota.
“Kita kerjasama dengan Unpatti untuk lakukan kajian dan survey, pemetaan desa, persoalan dan kebutuhannya. Hasil kajian sudah ada dan akan dipaparkan. Semua OPD Pemprov wajib dukung lewat intervensi program dan anggaran. Tentu lewat perencanaan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Semua terintegrasi. Jadi saat problem di sektor pertanian maka dinas pertanian bertanggungjawab, di perikanan maka dinas perikanan dan kelautan, juga aspek lain, semua keroyok. Lewat perencanaan dari Bappeda. Ini bisa jadi model bagi Pemprov dan kabupaten/kota. Sebab tahun 2020 targetnya sudah bisa keluar dari masalah-masalah yang dialami,” ujar Nur lagi.
Sementara Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Maluku, Rusdi Ambon menambahkan, dalam rentan waktu 2020-2024, 11 desa percontohan itu wajib didorong untuk maju tentu pemetaan sesuai kemampuan keuangan. Tapi persoalan kesehatan dan pendidikan jadi prioritas diperhatikan. Meski begitu, targetnya sesuai hasil kajian progressnya harus 1 persen tiap tahun atau diakhir 2024 mencapai 4 persen. Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku dalam hal DPMD.
“Semua tergantung alokasi anggaran. Aspek perencanaan tidak sinergitas dengan anggaran yang dialokasi itu menjadi catatan. Perencanaan baik, anggaran pun mencukupi agar semua terukur. Diharapkan ada tambahan anggaran untuk Maluku berupa dana alokasi umum (DAU)/dana alokasi khusus (DAK). Sebab tahun ini DAK/DAU Maluku sangat kecil dibanding provinsi lainnya seperti Papua dan Aceh, meski terjadi kenaikan. DAU Maluku Rp 1,699 triliun, sedangkan DAK untuk fisik Rp 234 miliar dan non fisik Rp 649,9 miliar,” beber Rusdi kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (6/8/19). (MR-02)
Comment