AMBON,MRNews.com,- Untuk menghadapi ketahanan pangan di Indonesia, maka sagu bisa menjadi solusi alternatif bagi ketahanan pangan nasional, khususnya di daerah-daerah endemik seperti Maluku, Papua. Apalagi kandungan karbohidratnya sangat banyak, dan relatif sangat baik untuk kesehatan, jika dibandingkan dengan beras yang resisten penderita Diabetes. “Sagu bisa menjawab krisis pangan yang sementara terjadi di dua dekade ini,” ujar Assagaff pada seminar Internasional Sagu dengan tema “Sago For Food Security And Environmental Sustainability In Small Island” di auditorium Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Rabu (28/11/18).
Pelbagai fenomena krisis pangan global dewasa ini, kata Assagaff, bukan hanya dialami negara-negara yang punya satu komoditas pangan, namun juga terjadi di Indonesia. Dimana dua decade terakhir, ketahanan pangan di Indonesia sedang menghadapi masalah krusial karena beberapa faktor. Antara lain, terjadinya perubahan iklim global disertai meningkatnya penyebaran hama yang mengakibatkan tingginya biaya produksi beras, makin menyempitnya lahan, dan semakin berkurangnya sumber air yang sangat dibutuhkan tanaman padi. 
Sehingga, tak heran bila ketergantungan kepada beras saat ini membuat harga beras melambung tinggi dan terpaksa harus mengimpor dari luar negeri. Hal ini tak lain karena adanya unifikasi atau penyeragaman pangan dari pemerintah pada masa lalu, yang menyeragamkan beras atau nasi sebagai pangan nasional atau makanan pokok orang Indonesia secara sistematis dilakukan. Tanpa sadar terjadi semacam Genosida (pemusnahan terhadap pangan lokal) seperti sagu, umbi-umbian, jagung dan lainnya selama berabad-abad menjadi pangan masyarakat Indonesia di pelbagai daerah.
“Sebagai contoh, orang Maluku makan harus ada sagu lempeng, sinoli atau papeda. Beras hanya jadi makanan tambahan pada hari Jumat dan Minggu. Tapi saat ini makanan hari-hari kita beras, sagu hanya di hari tertentu, khususnya Jumat atau Minggu. Padahal, beberapa hasil penelitian menyebut, saat ini luas hutan sagu di Maluku mencapai 60.000 hektar, jika ditambah luas hutan sagu nasional diperkirakan mencapai 5,6 juta hektar di seluruh Indonesia. Jika produktivitas perkebunan sagu 30 ton/hektar maka 5,6 juta hektar sagu itu bisa menyumbang karbohidrat untuk 933 juta orang per tahun,” paparnya.
Apalagi, menurut Gubernur, sagu memiliki daya tahan terhadap lingkungan dan perubahan iklim, termasuk bisa tumbuh di lahan bergambut, sehingga dapat dengan mudah dikembangkan. Namun masalahnya, sebagian besar tanaman sagu saat ini masih dikelola dalam bentuk hutan sagu dengan produktifitas kurang dari 10 ton/hektar. Bahkan lahan sagu semakin berkurang karena banyak yang dikonversi menjadi kawasan pemukiman, jalan, perkantoran sagu atau menjadi lahan untuk tanaman pangan, holtikultural dan perkebunan.
“Kami juga mencermati tanaman sagu mulai kurang diperhatikan, tidak terurus, bahkan banyak pangan sagu yang siap panen di hutan tidak dipanen pada waktunya. Bagi kami, pohon sagu bukan sekedar tumbuhan endemik Maluku yang telah menyediakan pasokan pangan alami bagi rakyat Maluku selama beberapa abad. Namun lebih dari itu, sagu juga sudah menjadi icon budaya, bahkan merepresentasikan falsafah hidup dan kearifan lokal orang Maluku,” cetus mantan Wakil Gubernur Maluku itu.
Orang Maluku lanjut Assagaff, sering mengatakan sagu sebagai lambang persaudaraan tradisional dengan pernyataan “hidup orang basudara melalui metaphor, potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, dan sagu salempeng dibagi dua”. Dalam konteks ini, pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku terus berkomitmen mendukung pengembangan sagu sebagai sumber pangan tradisional di Maluku. Sehingga seminar internasional tentang sagu ini sangatlah penting dan strategis.
“Semoga seminar ini menghasilkan perspektif, inovasi dan teknologi baru yang dapat mendukung pengembangan sagu di Maluku secara berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pembangunan lingkungan. Sehingga Pemprov bisa menyusun kembali blue print pengembangan pangan serta kemungkinan hilirisasi komoditas sagu, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan Maluku sebagai basis kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan dan bahan baku industri di masa depan,” harapnya. (MR-02/IH)
Comment