by

RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas 2022, HL Lakukan Sosialisasi & Serap Masukan

AMBON,MRNews.com,- Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022.

Hal ini disampaikan ketua tim sosialisasi Prolegnas Prioritas 2022 dari Baleg DPR-RI di Maluku Hendrik Lewerissa usai sosialisasi Prolegnas RUU prioritas 2022 bersama Forkopimda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di lantai VI Kantor Gubernur, Selasa (25/01/22).

“RUU Daerah Kepulauan ini merupakan usul inisiatif DPD dan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022. Kebetulan dalam pembahasan, DPD juga mengusulkan RUU Kepulauan dan Bumdes,” ungkap Lewerissa.

Ia mengaku, memang disetiap kunjungan kerja ke daerah kepulauan seperti Maluku, pihaknya selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak, soal nasib RUU Kepulauan.

Sementara berkaitan sosialisasi Prolegnas prioritas 2022, HL sapaan akrabnya tegaskan, tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui rencana pembentukan RUU yang akan mengatur kehidupan mereka, juga proses pembentukan dari Undang-undang dimaksud.

“Dengan sosialisasi ini kita berharap, masyarakat dapat memberikan masukan. Dengan begitu, setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang, senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” jelas Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku itu.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno yang dampingi Lewerissa dalam sosialisasi Prolegnas sempat meminta penjelasan tentang kelanjutan RUU Prioritas Daerah Kepulauan.

“Nenek moyang kami pelaut. Yang menghubungkan kami di Maluku, 90 persen lebih bukan darat saja, melainkan laut menghubungkan kami,” beber Orno.

Wagub meminta, program RUU Daerah Kepulauan diperjuangkan seluruh dewan, bukan saja anggota DPR dapil Maluku.

“Tolong kalau bisa ini jadi perjuangan DPR RI, tidak hanya menjadi perjuangan dewan dapil Maluku. Kami perwakilan DPR RI hanya empat orang, mungkin tidak mempengaruhi kebijakan nasional,” pintanya.

Selain meminta penjelasan kelanjutan RUU Daerah Kepulauan, Wagub dikesempatan ini, juga memberi apresiasi kepada Baleg DPR RI yang telah melaksanaan kegiatan sosialisasi.

“Sosialisasi ini langkah awal kita untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU kepada masyarakat Maluku. Meski disisi lain, tim Baleg akan menerima masukan maupun saran dari peserta. Saya berharap benar-benar harus (hasil rapat) menjadi catatan penting,” harap Wagub.

Sosialisasi Prolegnas ini dihadiri Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Prof M.J. Saptenno dan sejumlah pimpinan OPD terkait lingkup provinsi Maluku.

Bertujuan untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas kepada masyarakat Indonesia termasuk di Maluku, sekaligus memperoleh aspirasi untuk memperkaya pembahasan RUU dimaksud.

Sekedar tahu, terdapat 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022. Usulan DPR RI sebanyak 38 RUU, dan DPD sebanyak 2 RUU. Sedangkan Daftar RUU Kumulatif Terbuka terdapat 5 buah Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka.

Sebelumnya, Baleg DPR RI bersama Kemenkumham telah memutuskan dan menyepakati hasil penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022 dan evaluasi Prolegnas RUU Perubahan Ketiga tahun 2020-2024, melalui rapat kerja, 6 Desember 2021 lalu.

Keesokan harinya, DPR RI resmi menyetujui 40 RUU masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2022 lewat rapat paripurna DPR. Menindaklanjuti ini, Baleg DPR RI berkewajiban sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 di Maluku dan daerah kepulauan lainnya. (MR-02/BAP)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed