AMBON,MRNews.com.-. Ketua komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra harap usai dilantik, empat Penjabat kepala daerah di Kota Ambon, Buru, SBB dan KKT dapat segera melakukan audit Keuangan daerah oleh Inspektorat Provinsi Maluku dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasalnya, persoalan di empat daerah hampir sama karena terjadi defisit anggaran dan hutang pihak ketiga yang sangat luar biasa, hingga akhir masa jabatan yang tidak kunjung diselesaikan.
“Sebelum menjalankan tugas dan tangung jawab, terlebih dahulu lakukan audit keuangan daerah oleh Inspektorat Provmal dan BPK,” kata Rumra, Minggu (29/05).
Menurut politisi besutan PKS tersebut,
Misalnya di Kota Ambon, ada pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan sendirinya memberikan tekanan kepada seluruh OPD di Kota Ambon apalagi mendapat opini Disclaimer atau rapor merah dari BPK.
“Jadi Penjabat Walikota Ambon, sebelum lakukan konsolidasi internal, terlebih dahulu lakukan audit pengelolaan keuangan, agar bisa diketahui akar persoalannya,” terang Rumra.
Apalagi, sebutnya. hutang pihak ke tiga kota Ambon dan KKT jumlahnya fantastis, KKT misalnya hingga menyentuh 200 hingga 300 Miliar, padahal keputusan pengadilan sendiri sudah inkrah, yang harus tetap diselesaikan.
Selain itu Rumra menambahkan, jika penjabat kepala daerah juga harus lakukan audit terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kinerjanya benar-benar maksimal.
“Termasuk pengembalian terhadap aset-aset milik Pemda harus dipastikan aman, seperti mobil dinas, dan aset lainnya yang selama ini menjadi fokus keluhan masyarakat” tegasnya. (MR-03)
Comment