AMBON,MRNews.com,- Setelah melantik Raja Negeri Laha Rifaldi Azhar Mewar, pemerintah kota (Pemkot) Ambon memastikan dalam waktu dekat segera mengambil sumpah atau melantik Raja Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel) dan Raja Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau. Hal itu diungkapkan langsung Walikota Ambon Richard Louhenapessy.
Kepastian Negeri Hutumuri bakal memiliki Raja defenitif, karena menurut Walikota Hutumuri sudah ada kesepakatan, dimana ada dua mata rumah parentah yakni mata rumah Waas dan Tehupeiory. Namun dalam semangat demokrasi lalu kedua mata rumah parentah itu telah mengatur secara bergiliran yakni kali ini mata rumah parentah A, nanti berikutnya B.
“Itu saja yang mereka mengaturnya. Supaya adil menurut mereka. Yang pasti dalam waktu dekat ini, menyusul Laha yaitu Hutumuri dan Hative kecil. Yang lain prosesnya tetap berjalan,” bebernya kepada awak media usai melantik Raja Laha di Balaikota Ambon, Senin (23/9/19).
Sementara Hative Kecil diakui Walikota, juga pendekatannya sama dengan Hutumuri dimana ada dua mata rumah parentah. Sekarang, tergantung nanti apakah mereka mau pemilihan atau mau diatur secara bergantian atau giliran seperti yang dilakukan Hutumuri. Namun pemerintah kota (Pemkot) tetap berusaha agar jangan sampai ada cacat. Karena kalau prosesnya cacat, akan menjadi warisan nilai-nilai yang salah buat generasi mendatang.
“Itu yang kenapa dia agak sedikit terlambat. Tapi kalau untuk desa, mekanismenya pemilihan langsung saja. Karena desa itu tidak ada punya ikatan emosional kultural, siapa saja boleh menjadi kepala desa. Beda dengan negeri yang harus sesuai kultur, budaya dengan mata rumah parentah saja yang bisa menjadi Raja,” cetus Louhenapessy.
Sedangkan untuk Negeri lain seperti Passo dan Amahusu, tambahnya, terserah internal mata rumah parentah. Kalau secara internal sudah tetapkan, tinggal Pemkot sahkan saja. Sementara untuk RT/RW yang belum defenitif hanya soal teknis. Sebab RT harus dipilih masyarakat. Sehingga Raja setelah duduk, harus kumpulkan masyarakat dan melihat itu sebagai prioritas pertama.
“Artinya, ini negeri-negeri adat di Ambon kurang lebih 22 negeri sama sekali saya tidak mau intervensi. Kalau saya lihat ada indikasi bahwa ini ada kepentingan, saya tolak dan diulangi, diproses lagi. Saya tidak mau bikin salah. Intinya, semua desa dan negeri prosesnya harus berjalan sesuai mekanisme Perda nomor 9 dan 10 dan asas demokrasi untuk penetapan pemimpin defenitif. Pemkot tinggal mensahkan,” demikian ketua Golkar kota Ambon itu. (MR-02)
Comment