AMBON,MRNews.Id.— Dukungan terhadap rencana Gubernur Maluku mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kembali menguat. Kali ini datang dari Prof. Ir. J.W. Mosse, M.Sc, Ph.D, Ketua Umum Pengurus Pusat PEMASKEBAR (Perkumpulan Masyarakat Kepulauan Babar).
Dukungan Prof. Mosse memberikan analisa akademik tentang Maluku yang masih memiliki sisa hutang sekitar Rp700 miliar yang hingga kini belum terselesaikan. Karena itu, pinjaman baru tidak boleh mengulang luka fiskal yang belum sembuh.
Dalam pernyataannya, Prof. Mosse menguraikan sejumlah poin kritis yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum menambah beban pinjaman baru:
1. Risiko Fiskal Berlapis
Pinjaman baru tanpa penyelesaian kewajiban lama berpotensi menciptakan layered fiscal risk, yang dapat menyempitkan ruang fiskal APBD dan menambah tekanan cicilan jangka panjang.
2. Ketidaksinkronan Perencanaan–Eksekusi
Menurutnya, persoalan bukan hanya soal jumlah hutang, tetapi lemahnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan eksekusi di lapangan.
3. Legitimasi Publik & Tata Kelola
Ia menilai, pemerintah wajib menjaga kepercayaan publik:
“Jika hutang Rp700 miliar saja belum selesai, mengapa kita harus menambah beban?”
Kerena itu menurutnya, Kepercayaan publik, adalah fondasi tata kelola pinjaman daerah.
Meski kritis, Prof. Mosse menegaskan bahwa pinjaman bukan musuh, asal diarahkan untuk pemerataan layanan dasar, membuka akses wilayah kepulauan, dan mengurangi disparitas pembangunan.
Ia bahkan mendorong percepatan pinjaman SMI bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pemerataan pembangunan jangan lagi diukur dari besar penduduk, tapi dari besar kebutuhan.”ujarnya.
Dalam analisa strategisnya, Prof. Mosse menegaskan bahwa Jalan Nasional Tepa–Letwurung merupakan urat nadi perekonomian Pulau Babar yang harus diprioritaskan.
Ia menyebut jalur ini memiliki manfaat vital:
Menghubungkan desa-desa terpencil,
Menjadi jalur utama layanan kesehatan dan pendidikan. Menurunkan biaya logistik yang selama ini sangat tinggi,
Mempercepat mobilitas ekonomi masyarakat.
Ditegaskan jika, Pulau Babar merupakan Penyangga Logistik Blok Masela yang selama ini jarang disorot yakni, Pulau Babar adalah salah satu penyangga logistik untuk Blok Masela.
Karena itu, akses jalan di wilayah ini mutlak dibutuhkan, bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga untuk memenuhinya kebutuhan operasional Blok Migas Abadi Masela.
Ia mengingatkan bahwa pusat-pusat ekonomi baru tidak akan tumbuh tanpa konektivitas darat yang memadai.
” Pinjaman adalah Instrumen, Bukan Jawaban. Sehingga pinjaman SMI harus diposisikan sebagai, Instrumen akselerasi, bukan tambal sulam anggaran. Langkah pemerataan, bukan sekadar proyek fisik dan motor transformasi wilayah kepulauan, bukan sekadar beban fiskal baru, ” tegasnya.
Ditambahkan, jika tata kelola kuat, transparansi dijaga, dan prioritas pembangunan dipusatkan pada wilayah terluar seperti Kepulauan Babar, maka pinjaman Rp1,5 triliun ini dapat menjadi momentum memperbaiki ketimpangan yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Pinjaman ini bisa jadi beban, bisa jadi berkat. Semua bergantung pada governance. Jalankan dengan benar, maka ini bukan luka tambahan — tapi langkah penyembuhan bagi Maluku.” tutupnya. (**
Comment