AMBON,MRNews.Id. – Aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa asal Maluku Barat Daya (MBD) di depan Kantor Gubernur Maluku, pada Senin (5/10/2026) yang sempat memanas dengan menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya terkait rekrutmen tenaga kerja kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Maluku, asal Maluku Barat Daya (MBD)-Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Suanthie Jhon Laipeny.
Dirinya menyayangkan ketegangan yang sempat terjadi di kalangan mahasiswa saat berhadapan dengan Gubernur Maluku.
Menurut Laipeny setiap orang punya hak punya hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Namun harus memiliki etika dan pandangan yang jelas .
“Apa yang disampaikan sebagai tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa MBD diterima bahkan direspon dengan baik oleh Gubernur Maluku dengan berbagai penjelasan,” ujar Laipeny, Rabu (7/10).
Mestinya, mahasiswa juga kritis sebab dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk terlibat di Blok Masela tidak segampang itu mesti ada latar belakang ilmu bahkan ketrampilan sesuai yang dibutuhkan . Sebab pekerjaan yang disediakan membutuhkan keahlian khusus.
” Pertanyaan saya, adik-adik mahasiswa sudah menanyakan kepada bupati MBD yang punya kewenangan untuk mempersiapkan anak daerah menyambut Blok Masela ?,” tanya Laipeny.
Dirinya meminta mahasiswa MBD agar menemui Bupati MBD dan berdiskusi secara terbuka sehingga dapat mengetahui lebih jelas apa saja yang telah dipersiapkan pemerintah kabupaten MBD menyambut Blok Masela.
Sebab tidak bisa dengan menanyakan ke Gubernur sebab yang mengatur di daerah dengan kebijakan adalah bupati. Karena itu mesti meminta penjelasan kepada bupati sebagai penanggung jawab di kabupaten.
” Harus ada transparansi dari pemerintah kabupaten MBD apa saja yang telah dilakukan baik itu dengan mempersiapkan sumber daya manusia namun juga sumber daya alam menyambut Blok Masela. Ini tanggung jawab kepala daerah kepada masyarakatnya, ” tegas Laipeny.
Gubernur Janji Kawal Pekerja Lokal
Disampaikan bahwa tuntutan mahasiswa mengenai rekrutmen tenaga kerja, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa menjelaskan bahwa kewenangan perekrutan bukan berada sepenuhnya di tangan pemerintah daerah, melainkan perusahaan yang mengelola proyek.
Menurutnya, perusahaan tetap memiliki standar dan kualifikasi tertentu dalam proses penerimaan tenaga kerja. Namun, Pemerintah Provinsi Maluku akan mendorong agar masyarakat lokal mendapat ruang yang lebih besar.
“Rekrutmen tenaga kerja itu bukan hak pemerintah daerah, tetapi perusahaan tertentu. Mereka juga harus memilih kualifikasi sesuai kebutuhan. Kita akan sampaikan kepada mereka agar bisa turut menerima pekerja lokal. Nanti kita akan monitoring, ” ujarnya.
DPRD Maluku Tidak Tinggal Diam
Sebagai ketua Fraksi Gerindra di DPRD Maluku, Laipeny menegaskan semua fraksi telah bersuara untuk menyambut Blok Masela dengan tiap kabupaten/kota mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
Kesiapan pemerintah kabupaten dan kota untuk mempersiapkan sumber daya manusia sebab dalam perekrutan tenaga kerja punya kriteria dan ketentuan yang sangat ketat. Sebab itu pemerintah kabupaten harus mempersiapkan tenaga kerja dengan baik.
Bahkan kehadiran Blok Masela membutuhkan stok makanan yang banyak. Karena itu, diharapkan pula tiap kabupaten kota mempersiapkan masyarakatnya dengan berbagai kebutuhan seperti lahan pertanian dan peternakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan.
” Hal ini yang harus disiapkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk mempersiapkan daerahnya menyambut Blok Masela sehingga tidak ada yang perlu dikuatkan jika pemerintah daerah aktif terlibat, ” tutup Laipeny.
Comment