AMBON,MRNews.com, – Provinsi Maluku bukan daerah kontinetal, tapi daerah kepulauan, dengan 1.340 buah pulau yang terdiri dari 11 kabupaten kota, 118 kecamatan, 33 kelurahan dan 1.108 desa. Karena itu, jika ingin membiayai program Kementerian Agama (Kemenag) di daerah ini, harus juga diperhatikan kondisi geografis kepulauan Maluku.
Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, pada acara Rapat Kerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Maluku tahun 2018, dan Silaturahmi Pimpinan Lembaga Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, di Kota Ambon, Senin (5/3).
‘’Tentu dalam perencanaan anggaran, Maluku tidak mungkin disamakan dengan daerah di Pulau Jawa yang merupakan daerah kontinental,’’ tandas Sahuburua.
Dengan jumlah pulau yang banyak, kata Sahuburua, Maluku butuh akses transportasi layak dan baik, sehingga pola yang dilakukan untuk pimpinan umat beragama di daerah-daerah kontinental seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, tidak bisa diterapkan di Maluku, dengan kondisi geografis menantang. Dimana setiap perencanaan yang dibuat harus tetap memperhatikan kondisi daerah ini, karena Maluku daerah kepulauan.
“Atas dasar itu Bapak Menteri, selaku pemerintah daerah, saya titipkan masalah transportasi ini, kebetulan ada Kepala Biro Perencanaan dari Kementerian Agama yang juga hadir. Saya titip persoalan ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian bapak dan teman-teman di kementerian,” harap Plt Gubernur kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Selanjutnya, kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agama Provinsi Maluku, berkaitan dengan pemberkasan haji, Sahuburua katakan itu sudah ada di Maluku.
‘’Bukan hanya faktor kondisi daerah ini, tetapi juga jatah kuota haji di Maluku, juga harus bertambah. Karena kalau tidak bertambah bagaimana dengan orang-orang yang minta jatah haji selama ini. Ini adalah harapan kita, mudah-mudahan menjadi perhatian,’’ demikian Sahuburua.(*)
Comment