AMBON,MRNews.com – Menyusul tindakan yang dilakukan Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’aduddin menghalangi anggaran kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik, juga penarikan mobil dinas secara tak etis dari tokoh-tokoh lintas agama beberapa waktu lalu menuai kritikan tajam.
Perlakuan Pj Bupati pilihan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut dinilai menciderai toleransi umat beragama di Maluku.
“Harus dipahami, pasca konflik sosial yang melanda, Maluku didapuk sebagai salah satu pusat laboratorium kerukunan umat beragama yang kerap kali menjadi pusat percontohan bagi wilayah lain di Indonesia,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra, Kamis (29/9).
Dikatakan, semestinya harus dipahami anggaran yang diberikan bukan hanya untuk Pesparani, namun MTQ juga Pesparawi, itu sudah dialokasikan lewat ketuk palu APBD.
Menyikapi permainan yang terjadi, Rumra berharap Mendagri Tito Karnavian agar lebih jeli menempatkan Penjabat kepala daerah.
“Kedepan Mendagri harus lebih jeli memilih Pj Kepala daerah setidaknya yang paham dan mengerti kultur serta kondisi daerah yang akan menjadi tanggung jawabnya,” tegas Politisi PKS tersebut.
Dirinya juga menyesalkan, penarikan fasilitas mobil dinas secara tak etis yang mendorong paksa keluar dari garasi salah satu tokoh lintas agama di SBB.
Karena salah satu indikator penunjang utama stabilitas kerukunan umat beragama di Maluku ialah tokoh lintas agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, peranan mereka sangat penting meredam konflik sosial yang terjadi.
“Saya mengecam keras tindakan tersebut, untuk itu kami tetap berusaha mengundang PJ Bupati SBB untuk bersama sama dengan Komisi I membicarakan polemik ini,” pungkas Legislator yang bakal maju ke Senayan ini. (MR-03)
Comment