AMBON,MRNews.com.-. DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat antara komisi I bersama Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, Kodam XVI/Pattimura yang dihadiri Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya serta Pemerintah Provinsi Maluku yang dihadiri Plt Sekda Maluku, Sadali Ie.
Rapat tersebut dalam rangka mendengar kronologis serta penanganan keamanan terkait konflik batas Desa Pelauw-Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang dipimpin koordinator Komisi I, Melkianus Sairdekut di ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis (3/2).
“Saya sebenarnya sudah lama ingin duduk seperti ini bersama dengan anggota DPRD Maluku untuk menyampaikan kronologis konflik antara Desa Pelauw dan Kariu serta penanganan keamanan ” kata Latif saat diberikan kesempatan oleh Sairdekut.
Menurutnya, terdapat beberapa peristiwa yang pada akhirnya menjadi akumulasi konflik Pelauw-Kariuw pada Rabu (26/1).
Permasalahan berawal pada Selasa (25/1) pukul 15.00 Wit di mana terjadi perselisihan antara dua kelompok terkait batas lahan yang dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu. Dari kejadian itu kemudian terjadi kasus penganiayaan selang beberapa jam berlalu atau sekitar pukul 17.50 Wit.
“Terkait kasus penganiayaan sudah kita tindak lanjuti ” ujarnya.
Ditambahkan jika sejak awal peristiwa tersebut pengamanan sudah memadai. Sebab sudah ditempatkan personil dari Polsek, Koramil, bahkan pembantuan dari Satgas Pamrahwan.
“Namun pada pukul 04.00 Wit terjadi akumulasi, katakanlah ada kelompok masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran, sehingga masyarakat Kariuw meninggalkan kampung tersebut untuk keamanan sehingga tidak terjadi korban yang lebih banyak,” jelasnya.
Diketahui terdapat tiga orang korban meninggal dunia, dan empat lainnya mengalami luka-luka, satu diantaranya anggota polisi.
“Ada satu anggota kami yang mengalami luka tembak dan kemarin (Rabu, 2/2) pagi kami rujuk ke Jakarta, karena rumah sakit kami tidak mampu tangani, karena perlu ada rekonstruksi pada bagian rahang yang rusak akibat terkena tembakan,” ungkapnya.
Dampak kejadian itu menyebabkan sebanyak kurang lebih 739 jiwa masyarakat Kariuw terpaksa mengungsi. Sementara jumlah rumah rusak sebanyak 211 unit. 183 unit rusak berat dan 28 rusak sedang.
Untuk kendaraan bermotor yang rusak, terdapat 19 unit milik warga, 3 unit motor dinas Polri, 1 unit motor dinas TNI dan 9 unit mobil.
Saat ini personil pengamanan yang sudah ditempatkan di sana yaitu 1 regu Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, 1 SSK Satuan Brimob, 1 SSK Samapta, dan 1 SSK Yon Arhanud.
“Kita semua salah, karena lalai dan tidak mampu mengantisipasi persoalan yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan. Kita berharap ke depan persoalan ini tidak terjadi lagi,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra saat rapat berlangsung.
Demikian pula anggota Komisi I DPRD Maluku, Benhur Watubun yang menginginkan agar secepatnya warga Kariuw yang saat ini mengungsi di Desa Aboru kembali.
Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan itu mendesak pemerintah daerah agar pada April 2022 mendatang, warga Kariuw sudah bisa kembali ke kampungnya. Karena itu, perlu segera dibangun kembali infrastruktur dan rumah warga yang terbakar. (MR-01)
Comment