AMBON,MRNews.com,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tetap bersikukuh akan melakukan pengaspalan terhadap jalan didalam kawasan Terminal A1 dan A2 Mardika, dalam waktu dekat nanti.
Kondisi Terminal Mardika baik A1 maupun A2, saat ini memiliki fungsi ganda. Selain menjadi tempat menurunkan dan mengangkut penumpang lokasi tersebut juga digunakan sebagai arena berdagang.
Pasalnya, didalam Terminal A1 maupun A2 telah didirikan ratusan Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Mirisnya fungsi terminal nyaris hilang akibat maraknya transaksi jual beli.
Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, pihaknya tetap akan lakukan pengaspalan di dalam terminal Mardika karena itu kebutuhan dan tidak boleh ada yang menghalanginya, termasuk asosiasi pedagang.
“Kita tetap lakukan pengaspalan, sudah dianggarkan dan masuk dalam rencana. Urusan apa coba,” tandasnya kepada awak media di Ambon, Selasa (24/10).
Menurut Wattimena, Pemkot Ambon ingin melakukan hal baik bagi masyarakat dengan adanya pengaspalan jalan dalam terminal. Karena itu mestinya kebijakan tersebut harus didukung.
“Saya sudah sampaikan dari tahun lalu, kita akan aspal. Karena itu saya larang ada bangun lapak di terminal. Kan saya sudah larang dari awal begitu. Sudah dipasang tanda larangan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, diakui Wattimena, konsekuensi dari membangun lapak PKL dalam terminal yang tidak sesuai peruntukan dan bertepatan dengan dilakukannya kebijakan pengaspalan, tentu harus dibongkar.
“Apakah kita aspal diatas lapak. Kan dia aspal dibawah untuk semua terminal jadi bagus,” jelasnya.
Disinggung ada keinginan asosiasi pedagang yang meminta lapak tidak dibongkar sampai menunggu Pansus Pasar Mardika selesai bekerja, Wattimena menegaskan, hal itu sama sekali tidak ada urusannya.
“Urusan apa??. Pengelolaan terminal itu urusan pemerintah kota, titik. Kita tidak bicara diluar terminal. Kita bicara didalam terminal,” urainya.
“Siapa suruh bangun di dalam terminal. Jadi tetap dibongkar (lapak-red) dan tetap kita aspal, tidak ada cerita. Karena kita mau perbaiki infrastruktur dasar, terminalnya. Bagaimana mungkin kita mau perbaiki koq ditolak,” sambung Wattimena.
Lebih lanjut ditegaskan, kebijakan sedari awal dirinya sampai hari ini ialah tidak mengijinkan pembangunan lapak di dalam terminal. “Maka konsekuensinya kalau kita mau aspal yah bongkar,” kunci Wattimena.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ambon, Robby Sapulette mengatakan, proses pengaspalan tetap dilakukan tahun ini.
“Tahun ini sudah mulai proses pekerjaan. Itu kan sementara proses lelang, jadi mungkin dalam minggu ini oleh pantia lelang atau Pokja sudah bisa mengumumkan hasil lelang,” ungkapnya, Rabu (18/10).
Terkait anggaran pengaspalan, Sapulette mengaku, sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2023 Kota Ambon senilai Rp 1,7 Miliar.
“Ketika hasil lelang telah diumumkan, dan proses sanggahan sudah selesai dilakukan, maka baru bisa dimulai pekerjaan di lapangan,” jelasnya.
Kendati demikian, Robby mengatakan, sebelum pengaspalan hal pertama yang dilakukan adalah membersihkan drainase di dua terminal tersebut.
“Jadi lapak-lapak didalam terminal itu kan dibawahnya ada drainase. Nah kita akan koordinasikan dengan pedagang dulu, soal ini sebab untuk bersihkan drainase lapak-lapaknya mesti dibongkar,” jelasnya.
Terminal harus dikosongkan, kata Robby, lapak-lapak mesti dibongkar untuk pembersihan drainase.
“Kalau sudah selesai pembersihan, saya pastikan pekerjaannya akan rampung paling lambat satu bulan,” ujarnya.
Pada prosesnya, Robby memprediksi, agak sedikit lambat pada proses pembersihan drainase. Sebab harus menunggu PKL membongkar seluruh lapaknya terlebih dulu.
“Nanti itu kerjanya malam. Kita sementara koordinasi dengan Disperindag Kota, untuk bagaimana PKL ini. Pasalnya cepat atau lambat proses pembersihan drainase tergantung pembongkaran lapak didalam terminal,” pungkasnya. (MR-02)
Comment