AMBON,MRNews.com,- Pemerintah kota (Pemkot) Ambon melakukan sosialisasi peraturan daerah (Perda) tentang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga (P3K) kepada stakeholder termasuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot di lantai II Balaikota Ambon, Jumat (29/3/19). Menyadari sungguh masalah kependudukan dengan segala dampak yang sementara ini dihadapi pemerintah dan masyarakat kota Ambon, merupakan masalah sangat serius yang perlu mendapat perhatian dan harus diselesaikan secara cepat.
Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G Latuheru mengatakan, wujud kepedulian Pemkot Ambon terhadap masalah kependudukan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah, Pemkot berupaya memberikan pemahaman kepada berbagai stakeholder serta seluruh lapisan masyarakat tentang masalah pentingnya peranan kependudukan dalam menentukan masa depan suatu bangsa melalui berbagai sosialisasi, seminar serta telah menentukan sikap sebagai komitmen melakukan upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga melalui pembuatan Perda tentang P3K.
“Saya harapkan seluruh peserta sosialisasi dapat memperhatikan materi-materi yang termuat dalam Perda kota Ambon tentang P3K sebagai landasan untuk melakukan pembangunan kependudukan di kota Ambon dapat dipahami dengan baik,” bebernya saat membuka sosialisasi tersebut.
Sebagai upaya mengatasi permasalahan kependudukan, tambahnya, maka telah dikeluarkan UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dimana UU tersebut telah menekankan penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan. Salah satu faktor kepadatan penduduk di kota Ambon saat ini adalah tingginya tingkat imigrasi masuk yang datang dari daerah lain.
Dengan besar dan tingginya tingkat kepadatan penduduk di kota Ambon disertai kualitas yang masih tergolong rendah, diakuinya, menimbulkan berbagai masalah sosial, politik, ekonomi budaya dan lingkungan seperti tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, masalah sampah, pencemaran air permukaan dan sanitasi lingkungan yang sulit dikendalikan.
“Hal-hal inilah yang menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat kota Ambon yang sementara ini sedang melaksanakan pembangunan,” tutupnya. (MR-02)
Comment