AMBON,MRNews.com,- Pemerintah kota (Pemkot) Ambon melalui Walikota, Richard Louhenapessy yang didampingi Wakil Walikota, Syarif Hadler menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) kota Ambon tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Ambon tahun 2018 kepada DPRD kota Ambon dalam sidang paripurna ke-2 masa sidang II tahun 2019 di ruang sidang paripurna DPRD, Senin (24/6/19).
Dalam pidatonya, Walikota menyatakan, secara struktur laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Pemkot Ambon yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Dimana pendapatan daerah yang merupakan penerimaan kas daerah untuk menambah ekuitas dana lancar yang menjadi hak pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp 1.136.376.523.203,58 atau 96,92 persen.
Total pendapatan daerah lanjutnya, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yakni pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah terealisasi Rp 154.973.387.894,22 atau 90,83 persen; pajak daerah Rp 97.919.724.620,95 atau 101,57 persen, retribusi daerah Rp 36.128.396.084,00 atau 82,75 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari laba PDAM dan deviden atas penyertaan modal Pemkot Ambon pada Bank Maluku-Malut tidak terealisasi dari yang dianggarkan Rp 2.935.000.000,00; PAD lain-lain yang sah Rp 21.117.267.189,27 atau 75,91 persen.
“Kemudian pendapatan transfer pemerintah pusat terealisasi Rp 944.485.088.587,36 atau 98,30 persen dari bagi hasil pajak Rp 23 miliar lebih atau 70,74 persen, bagi hasil bukan pajak/SDA terealisasi Rp 1,564 miliar lebih atau 71,65 persen, dana alokasi umum (DAU) terealisasi Rp 674 miliar lebih atau 100 persen, DAK terealisasi Rp 171 miliar lebih atau 93,49 persen, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi Rp 73 miliar lebih atau 108,77 persen, pendapatan hibah dari pemerintah terealisasi Rp 36 miliar lebih atau 90,01 persen,” tandasnya.
Sementara belanja daerah, tambahnya, tahun 2018 terealisasi Rp 1.085.584.649.367,93 atau 95,31 persen terdiri dari belanja operasi Rp 908 miliar lebih atau 98,95 persen, belanja pegawai Rp 496 miliar lebih atau 105,34 persen, belanja subsidi Rp 461 juta lebih atau 94,64 persen; belanja hibah 12 miliar lebih atau 93,15 persen; belanja bantuan sosial Rp 7 miliar lebih atau 94,48 persen, belanja tak terduga Rp 3,5 miliar atau 118,24 persen, belanja transfer bantuan keuangan Rp 103 miliar lebih atau 99,33 persen; belanja modal Rp 217 miliar lebih atau 79,85 persen.
“Total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 1.136.376.523.203,58 dan belanja daerah Rp 1.189.472.275.358,93. Maka terdapat defisit anggaran Rp 53.095.752.155,35. Bila diperhadapkan dengan pembiayaan anggaran maka terdapat sisa lebih saldo anggaran (SILPA) Rp 18.084.766.276,30. Disisi lain, neraca Pemkot Ambon yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2018. Posisi aset Pemkot dari laporan keuangan bernilai Rp 1.626.855.311.744,65; sedangkan kewajiban Rp 53.076.412.010,95. Dengan demikian, kekayaan bersih atau ekuitas dana yang diperoleh melalui ratio total aset dibandingkan kewajiban sebesar Rp 1.573.778.889.733,70,” kuncinya.
Sementara ketua DPRD kota Ambon, James Maatita menegaskan, selanjutnya dewan akan melakukan pembahasan dan diteliti secara bersama sesuai tata tertib DPRD. Dengan harapan, pembahasan lebih cepat diselesaikan dalam tenggang waktu yang telah disepakati. “Karena itu, memerlukan kerjasama dari pimpinan OPD Pemkot dan anggota DPRD untuk ada bersama dalam pembahasan hingga tuntas dan ditetapkan,” harapnya. (MR-02)






Comment