AMBON,MRNews.com,- Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN tahun 2024 dilakukan secara digital oleh Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Teddy Suhartadi Permadi di Aula Lantai VII Kantor Gubenur Maluku, Jum’at (15/12).
Sementara untuk daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) tahun 2024 diserahkan kepada 12 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Maluku yang diterima Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau perwakilan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional oleh Presiden kepada seluruh Menteri, Gubernur, dan Pimpinan Lembaga Non Kementerian di Istana Negara, 29 November 2023 lalu.
Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Teddy Suhartadi Permadi katakan, penyerahan DIPA dan alokasi TKD ini merupakan awal dari proses pelaksanaan APBN tahun 2024 yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah.
“Penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD sebelum dimulainya tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan harapan agar program dan kegiatan tahun 2024 dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
Tahun 2024, alokasi anggaran bagi Maluku kata Teddy, sebesar 21,62 triliun, meningkat sekitar 375 miliar atau 1,77 % dari tahun 2023. Alokasi pada 2024 itu terdiri atas transfer ke daerah untuk Pemda Provinsi dan 11 Pemda Kabupaten/Kota sebesar 12,28 triliun yang terdiri atas DAU, DBH, DAK Fisik dan non fisik, dan Dana Desa dan hibah daerah.
Kemudian alokasi DIPA K/L di Provinsi Maluku DIPA satker Kementerian/Lembaga di Maluku sebesar 9,34 triliun untuk keperluan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.
“APBN 2024 akan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan dan ancaman terhadap stabilitas. Sebab itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi,” urainya.
Pihaknya kata Teddy, ingatkan bahwa APBN juga harus dapat melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan.
Selain itu, target-target kesejahteraan yang lain juga harus dapat tercapai di tahun 2024 seperti turunnya pengangguran antara, turunnya gini rasio, dan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).
APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk: (1) APBN sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi), (ii) APBN sebagai agen pembangunan (akselerator transformasi ekonomi) yang fokus pada human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform, dian (iii) APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan).
“Kami harapkan tahun 2024 alokasi anggaran dapat segera dilaksanakan pada awal tahun agar lebih cepat memberi dampak bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Provinsi Maluku. Percepatan itu tentu saja dilakukan dengan tetap menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah,” harapnya.
Lebih lanjut dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024, diharapkan para kuasa pengguna anggaran (KPA), Bupati dan Walikota dapat berkoordinasi dengan seluruh jajarannya agar dapat menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan APBN tahun 2024 secara tepat, transparan, dan akuntabel.
“Hal ini dalam rangka memberikan kerja nyata untuk rakyat dalam melaksanakan program-program pembangunan di pusat dan daerah,” pungkasnya. (MR-02)
Comment