AMBON,MRNews.com.- Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) oleh pemerintah Provinsi Maluku selama 14 hari maka ada penempatan 3 pos yakni, di perbatasan laha-Hatu, Hunut-Durian Patah dan perbatasan Passo-Suli yang bertujuan untuk memantau sekaligus membatasi arus masuk orang. Menurut Wattimury selama 3 hari dirinya melakukan pemantauan maka diketahui jika masih kurang kesadaran masyarakat.
“ Dari hasil pemantauan lapangan selama tiga hari maka ditemukan betapa kurang kesadaran masyarakat dalam hal memakai masker, sehingga jika melewati pos maka tidak diperkenankan . Kemudian kedapatan masih ada angkutan yang menerobos padahal sudah ada pos yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan bahkan pembatasan jumlah penumpang tidak ditaati” ujar Wattimury kepada media di DPRD Maluku, Kamis (23/4).
Ketidaktaatan masyarakat sungguh disesalkan karena menurut Wattimury apa yang telah ditentukan pemerintah merupakan langkah cepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 atau corona.
“Karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat baik yang akan masuk maupun keluar Kota Ambon agar menaati anjuran pemerintah dengan memperhatikan hal-hal yang sudah ditentukan” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut menegaskan mesti ada tindakan tegas petugas yang ditempatkan di pos agar pemberlakuan PSBR dapat membuahkan hasil dengan baik sehingga upaya memutus mata rantai corona dapat membuahkan hasil.
“Sesuai dengan penempatan pos maka diharapkan ada upaya tegas petugas sehingga usaha pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dapat membuahkan hasil . Dengan begitu diharapkan Maluku bisa bebas corona” urai Sairdekut. (MR-01)











Comment