AMBON,MRNews.com,- Tenaga operator di Desa/Negeri menjadi “kunci” pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Keudes) baik dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD).
Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Agus Ririmasse pun mengingatkan, karena peran yang penting dan strategis itu maka bekerja dengan jujur, berani dan profesional sangat dibutuhkan demi majunya desa/negeri maupun menghindarkan diri dari masalah hukum.
“Sebagai operator itu tidak gampang. Karena anda yang mengelola sistem keuangan desa. Maka kerja jujur, jaga integritas anda. Jangan terukur integritas kerja karena uang,” sebut Ririmasse saat membuka bimbingan teknis (Bimtek) sistem keuangan desa bagi operator desa/negeri di Kota Ambon, Kamis (13/10).
Selain menjaga integritas, Ririmasse juga mintakan operator harus berani katakan atau sampaikan ke Kepala Desa/Raja, apabila misalnya ada kebijakan yang menyimpang dari aturan atau regulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Sebab kita semua sama-sama bekerja dalam sistem pemerintahan. Kebanyakan kebijakan yang disampaikan Raja/Kades itu bersifat lisan, contohnya perintah mengeluarkan uang, mengatur administrasi yang suatu saat nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka pasti yang Inspektorat periksa pertama itu operator,” jelasnya.
Pasalnya pengalaman dan contoh sudah banyak terjadi. Dimana akibat dana desa yang tidak dikelola dengan benar, banyak yang berakhir di KPK.
“Jangan alergi dengan Inspektorat. Kalau tidak mengerti, datang konsultasi. Jangan juga alergi dengan BPKP. Sebab BPKP perwakilan Maluku pasti siap lakukan pendampingan. Demikian pula jangan malu konsultasi dengan Kepala DP3AMD,” harap mantan Kadis Dukcapil Kota Kupang itu.
Bimtek Siskeudes ini tambah Ririmasse, sangat penting dalam menunjang tugas di Desa/Negeri. Karenanya selepas ini, kembali bekerja harus baik, profesional sesuai Tupoksi dan tanpa ada beban. Sehingga Desa/Negeri di Kota Ambon maju dan baik dalam sistem keuangannya.
Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Maluku
Djunaidi mengapresiasi inisiatif Pemkot lewat Dinas P3AMD yang melakukan Bimtek Siskeudes bagi operator. Dimana BPKP tentu berkepentingan untuk mendampingi operator untuk akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa.
“Ini kegiatan yang sangat inovatif karena memang kedepan laporan keuangan desa, kelurahan dan Kab-Kota akan dikompilasi secara nasional oleh Kemenkeu. Apresiasi karena ada langkah berani dan maju dari Pemkot untuk menjemput rencana itu,” terang Djunaidi.
Dirinya berharap, para operator yang mendapat Bimtek pada akhirnya bisa menata, mengelola dan melaporkan keuangan desa/Negeri dengan baik berbasis online sistem yang terintegrasi.
“Dimana data keuangan desa/negeri yang dilaporkan bisa dipakai untuk audit oleh Inspektorat serta monitoring oleh Dinas P3AMD. Semoga Kota Ambon bisa menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lain di Maluku dan di Indonesia Timur,” pungkasnya. (MR-02)
Comment