AMBON,MRNews.com,- Mengawali tahun 2023, Gubernur Maluku Murad Ismail memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di Lapangan Merdeka, Senin (2/1/2023).
Ini momen tak biasa dilakukan Murad, apalagi apel bersama ini terjadi di sore hari. Entah angin “baik” apa yang datang hampirinya.
Pasalnya, dari catatan media ini, sepanjang tahun 2022 lalu, apel akbar yang melibatkan seluruh ASN Pemprov Maluku satu kali pun tidak diambil mantan Kapolda Maluku itu.
Di momen tersebut,
Murad secara khusus menegaskan agar ASN tidak terlibat politik praktis, mengingat semakin dekatnya gelaran pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Ia meminta agar ASN tetap fokus untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Saya minta tidak ada yang terlibat politik praktis. Kalian (ASN) harus netral. Tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tegas mantan Dankor Brimob Polri itu.
Lebih lanjut kata dia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemprov Maluku melalui Gubernur telah mendorong percepatan ekspor perikanan dari Maluku secara langsung (direct call export) dari pelabuhan perikanan Tual dan Ambon, dengan melakukan penandatangan MoU bersama PT. Garuda Indonesia.
”Sebelumnya kita sudah mengekspor langsung ke negara-negara tujuan lainnya. 27 Desember 2022 lalu, kita baru saja melakukan ekspor tuna beku sebanyak 40 ton ke vietnam dan Jepang,” imbuhnya.
Kendati dengan pencapaian itu, Murad akui, Pemprov Maluku masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, dan harus segera mengejar target-target pembangunan yang belum tercapai.
Untuk mengejar target tersebut ia pun menginstruksikan, kepada OPD-OPD melakukan “akselerasi pembangunan”.
“Hal ini akan bisa terwujud jika birokrasi dapat bergerak cepat, tepat, terukur, serta inovatif, dalam mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga tegaskan kepada ASN untuk hindari patologi birokrasi (penyakit birokrasi) seperti, pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien, perilaku malas, lamban, tidak disiplin, KKN dalam berbagai bentuk.
Kemudian indikasi mempertahankan status quo atau hanya ingin berada di zona nyaman, lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban sebagai ASN, ego sektoral yang tinggi dan sulit bekerjasama, serta penyakit birokrasi lainnya.
“Laksanakan kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina kepegawaian (PPK), memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI,” ingatnya.
Murad juga mengingatkan, agar ASN benar-benar memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, yang harus dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
”Sebagai bentuk perhatian kepada ASN, tahun 2022, saya telah tetapkan peraturan Gubernur tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan pertama kalinya juga diberikan kepada para guru pendidikan menengah,” pungkasnya. (MR-02/BAP)
Comment