AMBON,MRNews.com,- Tokoh masyarakat
Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual, yang berdomisili sementara di Jakarta, H. Djamaludin Koedoeboen sangat menyayangkan keputusan para Raja Loorsiu dan Loorlim yang notabene atas prakarsa Bupati Malra Taher Hanubun memberi gelar kepada Gubernur Maluku Murad Ismail di Danar, Jumat (22/7).
“Memang kalau dicermati secara baik maka sesungguhnya tidak ada prestasi Gubernur yang signifikan, bahkan tidak ada program beliau yang bombastis di Malra dan Kota Tual yang perlu diapresiasi berlebihan oleh Bupati dan para Raja di Kepulauan Kei,” ungkap Djamaludin.
Namun kata dia, ini patut diduga hanya lebih karena kepentingan Bupati yang ingin dilindungi berbagai kasus hukumnya yang selama ini telah mengemuka di ruang publik dan untuk kepentingan keberlangsungan kepemimpinan tahun 2024.
“Jadi ini mainan anak-anak kecil sebenarnya, hanya saja para tokoh di daerah kita tidak berdaya, bahkan patut diduga karena ada iming iming duit untuk para tokoh kita ini,” sesalnya via pesan WhatsApp yang didapat media ini, Minggu (24/7).
“Silakan dicek saja, semoga dugaan saya ini salah. Apalagi dalam statemen Bupati saat acara tersebut bahwa bila Camat dan Kepala Desa yang tidak hadir maka menjauh dari beliau, bahkan pergi dan tinggalkan daerah Kei, karena merek tidak pantas dan layak mendiami Negeri ini red,” urainya.
Ini kata dia, menujukan sikap pemimpin yang arogan dan tidak paham apa itu adat, pemerintahan dan pemberian gelar adat. Apalagi penobatan itu bukan di Kota Langgur, akan tetapi di kampungnya Bupati.
“Ini sebuah pelecehan adat dan pemerintahan. Semestinya Bupati sadar bahwa dia tidak punya hak untuk paksakan setiap orang datang dan hadir di acara itu karena itu bukan acara kenegaraan. Sebab para Camat dan Kepala Desa itu perangkat negara, bukan sebaliknya,” ingatnya.
Tanah Kei menurut Advokat Senior ini, milik semua orang Kei, bahkan bisa dikatakan milik semua orang yang lahir dan besar disitu, bukan milik Bupati atau Gubernur.
“Kalau masyarakat diusir dari rumah pribadi para pemimpin itu maka masih bisa dipahami, walau itu bukan contoh yang baik,” beber Djamaludin.
Pada sisi lain pemberian gelar adat menurut Djamaludin, semestinya diberikan kepada orang yang tahu adat, adab dan sopan santun sebagai seorang pamong di daerah.
Bukan sebaliknya, kepada orang yang selama ini menunjukan sikap arogan, sombong dan cenderung tidak menghargai masyarakatnya sendiri, dengan tidak mau menerima saran dan kritik masyarakat.
“Maka itu miris sekali dan melukai hati nurani dan rasionalitas publik, karena seolah kita semua dianggap “bodoh” tidak tahu apa apa. Seperti oknum-oknum para tokoh yang lainnya, termasuk Bupati,” sesalnya.
Oleh sebab itu, dirinya sarankan agar DPRD Malra segera mengambil sikap politiknya untuk membentuk Pansus terkait perlu atau tidaknya para Raja atau tokoh adat Kei memberikan gelar adat kepada sesorang, dengan syarat dan kriteria yang ketat.
Sehingga jangan ada kesan bahwa adat Kei terlalu murah dan ada kesan hanya untuk diperjual belikan dan atau dipergunakan atau dimanfaatkan hanya disaat mau dan akan ada momentum politik saja.
Tapi betul-betul gelar itu diberikan bagi siapa yang dianggap memiliki kelayakan dan kepantasan, bukan untuk kepentingan terselubung tertentu.
“Apalagi hanya sekedar melindungi dan melanggengkan sebuah kekuasaan yang diduga cendrung korup, serta untuk keberlangsungan kepemimpinan berikutnya, itu sangat disayangkan dan tidak mendidik sama sekali,” bebernya.
Semestinya yang perlu dipikirkan bersama adalah menempatkan para Raja ini ditempat yang terhormat dengan bebagai kepantasan yang terukur dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, sehingga tetap terjaga dan lestari kebesaran para Raja atau tokoh adat itu.
“Jangan sehabis acara pulang naik ojek dan kehidupan keseharian mereka juga miris, hanya karena acara adat sudah selesai jadi mereka pun sudah hilang kebesaran adatnya. Ini yang harus dipikirkan bersama.
Semoga pandangan ini jadi bahan evalusi dan renungan kita untuk perbaikan kedepan lebih baik,” pungkasnya. (MR-02)
Comment