AMBON,MRNews.com,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota di Maluku agar melakukan efisiensi belanja daerah.
Pasalnya, Maluku termasuk salah satu daerah di Indonesia yang belum realisasikan alokasi dana hibah 40 persen di tahun 2023 kepada KPU dan Bawaslu untuk proses pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak sebagaimana ketentuan.
“Bagi daerah yang belum serahkan 40 persen perlu penghitungan ABPD-nya. Otomatis harus ada efisiensi. Contohnya belanja pegawai yang operasional; perjalanan dinas dikurangi, rapat-rapat di hotel dikurangi, belanja program dinas dikurangi,” tegas Tito kepada awak media usai rapat koordinasi bersama Gubernur dan Bupati/Walikota di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/1/2024).
“Lihat lagi harga-harga barang, program-program di dinas yang kalau tinggi dikurangi, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya penguatan kurangi aja. Saya berapa kali lakukan efisiensi banyak daerah, ternyata bisa, jadi saya sangat yakin,” sambung Tito.
Dia mengaku cara tersebut pernah dilakukan beberapa kali dan berhasil di banyak daerah. Karena itu mantan Kapolri itu berharap Pemprov Maluku dan Pemda Kabupaten/Kota menerapkan cara serupa.
“Jadi saya sarankan yang belum serahkan 40 persen berarti membebankan, beratkan anggaran 2024. Tidak ada jalan lain, hanya lakukan efisiensi. Dan saya yakin efisiensi pasti bisa, banyak celahnya,” pintanya.
Namun lebih lanjut Tito memastikan agar pencairan dana Pemilukada tepat waktu sesuai komitmen isi NPHD yang teken bersama dan sesuai kemampuan anggaran daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum melunasi 40 persen tahap pertama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pemilukada 2024 kepada Bawaslu maupun KPU Maluku.
Dua minggu usai penandatanganan NPHD 27 November 2023, idealnya dana hibah sudah harus turun ke Bawaslu sebanyak 40 persen dari total keseluruhan Rp 85,3 miliar yaitu senilai Rp 34,1 miliar. Namun yang baru dikucurkan senilai Rp 8 miliar atau 11 persen untuk tahun anggaran 2023.
Ketua Bawaslu Maluku Subair mengakui, dirinya terus mendorong agar Pemprov punya itikad baik membayarkan 40 persen sesuai janji dalam NPHD
“40 persen kan direncakan di akhir 2023 tapi kan kemampuan anggaran daerah tidak memungkinkan. Makanya 8 miliar di transfer di 2023. Sisanya dibayarkan di awal Januari 2024,” akui Subair usai pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian saat kunjungannya ke Ambon, Kamis (11/1/2024) sore.
Dia membenarkan jika kemampuan anggaran daerah tidak cukup untuk langsung dibayar 40 persen dari total dana Pemilukada Rp 85,3 miliar. Namun menjelang pekan kedua di bulan Januari 2024, Subair berharap Pemprov dapat merealisasi anggaran pemilukada itu sesuai kesepakatan dan penandatanganan diatas NPHD.
“Iya anggaran kami kan juga belum disentuh. Karena syarat penggunaan anggaran pemilihan adalah setelah tahapan Pemilukada dimulai. Nah, tahapan Pemilukada dimulai sejak diterbitkannya PKPU pemilihan. Dan PKPU pemilihan baru ditetapkan jika sudah ada keputusan terkait waktu pasti pemilihan apakah November atau September,” akunya.
Berdasarkan pertemuan bersama Mendagri Tito Karnavian, jadwal Pemilukada masih mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 yakni pada November 2024.
“Itu kan beum selesai keputusannya, pertengahan bulan ini DPRI RI akan rapat membahas soal jadwal Pemilukada. Tadi Mendagri menegaskan per hari ini kita masih merujuk UU Nomor 10 tahun 2016, artinya pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024,” pungkasnya. (MR-02)
Comment