AMBON,MRNews.com,- Dinas Perhubungan (Dishub) salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi andalan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sebagai pengumpul pendapatan asli daerah (PAD).
Namun disisi lain, ketidakmampuan Kepala Dishub, Robby Sapulette dalam mengkoordinasi anak buahnya di lapangan, berbuntut masih adanya parkiran deret tiga lapis di jalan Pattimura hingga membuat macet di jam-jam tertentu.
Belum lagi, antrian panjang di SPBU Kebun Cengkeh, Belakang Kota dan SPBU Soabali tiap pagi dan sore, juga meresahkan pengguna jalan lain karena meluber hingga tengah jalan dan menyebabkan macet.
Diikuti masih adanya terminal bayangan di sepanjang jalan depan kantor Pegadaian hingga Pelni, dan depan dunia mebel hingga Citra.
Hingga parkir inap oleh kendaraan roda empat dan masih banyak lagi, adalah fakta-fakta di lapangan yang tak mampu dituntaskan Dinas Perhubungan dibawah kepemimpinan Robby Sapulette.
Mollucas Corupption Watch (MCW) Wilayah Maluku lewat Direkturnya, Hamid Fakaubun pun mendesak agar Penjabat Walikota Ambon dan Sekretaris Kota (Sekkot) memasukan Sapulette dalam daftar pimpinan OPD yang harus dievaluasi karena dinilai gagal.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat, kami lihat Dinas ini sangat sentral. Butuh orang yang punya militansi tinggi. Kadishub saat ini tidak lagi tepat disitu, sangat lambat. Banyak masalah di lapangan yang gagal dieksekusi dengan baik,” tandas Fakaubun, Senin (20/2).
Dikatakan Fakaubun, banyaknya petugas Dishub yang berada di kantor, tidaklah tepat dibiarkan tanpa ada pembagian tugas yang jelas. Dimana harusnya lebih dimaksimalkan untuk membantu sejumlah masalah transportasi dan perubahan di Kota Ambon.
Belum lagi bila laporan berbasis ABS (asal bapa senang) dari anak buah di lapangan, tanpa kepala dinas turun langsung memantau, evaluasi dan membuat kebijakan yang strategis, akan timbulkan antipati publik terhadap kinerja pemerintah.
“Ini hal kecil saja tapi dampaknya besar. Kalau dimaksimalkan, paling tidak masalah itu bisa teratasi, meski tidak akan tuntas semua. Seorang kepala dinas perhubungan tidak boleh tiap hari kerja di meja dan duduk di kursi putar, harus banyak di lapangan,” jelasnya.
MCW sebut Fakaubun, pernah memberikan catatan terkait sejumlah Kepala Dinas di Pemkot Ambon yang layak masuk daftar “merah” untuk dievaluasi dari jabatannya karena berkinerja kurang baik salah satunya Kadishub, selain Kadis Lingkungan Hidup dan Persampahan (LHP), Kadis Perindustrian Perdagangan (Perindag), Kadis Kominfo-Sandi hingga Sekretaris DPRD.
“Catatan itu semoga masih diingat pa Penjabat dan pa Sekkot. Tapi kami perlu ingatkan lagi, adalah lebih baik pimpinan OPD yang tidak produktif dan minim inovasi, diganti dari jabatannya setelah izin Mendagri keluar,” pungkasnya. (MR-02)
Comment