AMBON,MRNews.com – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra melayangkan interupsi diakhir jalannya rapat Paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Maluku tahun 2021, dalam rangka penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Maluku tahun anggaran 2021, Selasa (19/07).
Politisi PKS itu menyoroti terkait infrastruktur jembatan penghubung di desa Reyamru, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, yang ambruk hampir satu bulan, namun hingga kini belum ada pembangunan jembatan darurat oleh dinas PUPR Maluku.
“Saya mendesak pemerintah provinsi Maluku, agar berkoordinasi untuk pembangunan jembatan darurat guna mobilisasi sementara warga masyarakat desa Reyamru,” tutur Rumra.
Menurut hematnya, pihak pelaksana diharapkan bekerja dengan serius, dan memprioritaskan akses penyebrangan masyarakat, mengingat ini satu-satunya akses jembatan Kecamatan Kei Besar Utara Timur.
“Sementara masyarakat mengeluhkan biayaya penyebrangan yang melambung 100 persen, sejak ambruknya jembatan tersebut,” tandasnya.
Gubernur Maluku Murad Ismail yang hadir pada rapat tersebut, langsung merespon desakan Rumra.
“Sudah saya koordinasikan dengan kepala dinas PUPR Provinsi Muhammad Marassabessy, tentang 24 jalan dan jembatan yang terdampak hujan. Beliau sementara di Jakarta guna menemui pihak-pihak terkait, namun tetap akan kami prioritaskan untuk kemudahan aksesibilitas masyarakat,” ungkap Gubernur. (MR-03)
Comment